Edaran Mendagri Soal THR Bakal Dikaji KPK

Hukum  RABU, 06 JUNI 2018 , 23:48:00 WIB

Edaran Mendagri Soal THR Bakal Dikaji KPK

Ilustrasi/net

RMOLSumsel. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief belum bisa berkomentar banyak terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Salah satu perintah Tjahjo adalah membebankan pemberian THR kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Saya belum bisa memberikan pendapat kelembagaan KPK begitu, tetapi kami akan rapatkan dan kami akan memberikan petunjuk," ujarnya seperti diberitakan RMOL.Co, Rabu (6/6).

Walau begitu, Laode tidak dapat berkomentar banyak lantaran lembaga antirasuah belum melakukan kajian tentang THR tersebut.

Dia mengaku akan membahas hal tersebut dengan para pimpinan lainnya.

"Insya Allah kami akan coba kaji dan kasian juga kalau takut dibayar nggak dapet THR," lanjutnya.

Laode menambahkan, apabila APBN dapat dialih fungsikan selama memenuhi dua syarat.

Pertama, pengalihan anggaran itu tidak diselewengkan. Kedua pengalihan anggaran berdasarkan hukum dalam hal ini yang mengatur THR adalah peraturan pemerintah.

"Tetapi itu jangan dianggap sebagai pendapatnya KPK ya jadi jangan salah tulis karna kami belum minta dinas secara saya takut salah," tandasnya. [sam]


Komentar Pembaca
Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Pagaralam Direndam Banjir

Pagaralam Direndam Banjir

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 21:47:00

Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00