Kasihan...Korban Lumpur Lapindo Muncul Gejala Penyakit Berat

Politik  KAMIS, 31 MEI 2018 , 08:28:00 WIB

Kasihan...Korban Lumpur Lapindo Muncul Gejala Penyakit Berat

net

RMOLSumsel.Memperingati 12 tahun semburan lumpur Lapindo pada 29 Mei, para korban berharap diberikan ganti rugi yang layak. Selain kehilangan lahan dan tempat tinggal, kini mereka mengalami gangguan kesehatan, akibat sem­buran lumpur yang mencemari udara dan sumber air.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto mengungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak 2008, pihaknya menyimpulkan, tanah dan air di area sekitar lum­pur panas mengandung Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) hingga 2.000 kali di atas ambang batas normal.

"Padahal, program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, PAH adalah senyawa organik yang berba­haya dan bersifat karsiogenik alias memicu kanker," ujarnya, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Kata Rere, di dalam tubuh udang ditemukan kandungan Timbal (Pb) 40-60 kali di atas ambang batas yang diperboleh­kan, dan kandungan Kadmium (Cd) 2-3 kali diatas ambang batas yang diperbolehkan.

"Jika pada tubuh biota seki­tar semburan lumpur Lapindo ditemukan unsur logam berat yang tinggi, ancaman adanya logam berat yang terakumulasi dalam tubuh manusia juga akan tinggi," ujarnya.

Rere melanjutkan, kontamina­si logam berat juga terkonfirmasi ada dalam sumur warga di desa-desa sekitar semburan lumpur Lapindo. "Ini mengakibatkan air sumur di sekitar semburan lumpur Lapindo tidak bisa di­pakai sebagai konsumsi untuk air minum warga," kata Rere.

Perwakilan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Harwati mengungkapkan, sampai seka­rang urusan kasus Lapindo selalu hanya berhenti di urusan penyelesaian ganti-rugi korban Lapindo. Padahal hak-hak kor­ban yang hilang pasca semburan lumpur Lapindo hingga seka­rang masih banyak yang belum terselesaikan.

"Ada banyak kasus kehilangan hak korban Lapindo yang sampai sekarang tidak pernah mendapat perhatian pemerintah", ingatnya.

Dalam urusan kesehatan misalnya, jelas Harwati, banyak muncul gejala-gejala penyakit berat. Seperti kanker, jantung dan ISPA sekarang harus diderita oleh korban Lapindo. Sementara tidak ada sama sekali jaminan kesehatan yang dikhususkan untuk korban Lapindo.

Harwati meminta pemerintah harus berani memakai kekua­saannya untuk memaksa Lapindo mengembalikan hak-hak rakyat yang telah terenggut pasca me­lubernya lumpur panas. Apalagi, dari banyak penelitian dan pem­buktian ilmiah, ini terjadi akibat eksplorasi sumur Banjar Panji-1 yang tidak memenuhi prasyarat kelayakan keselamatan.

"Pemerintah harus mulai mem­baca ulang skema penyelesaian kasus Lapindo dengan memasuk­kan pemenuhan sepenuhnya hak-hak korban Lapindo menjadi isu arus utama yang wajib dituntas­kan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengungkapkan, PT Minarak Lapindo sudah membayar utang dana talangan ke negara. Namun, jumlahnya sangat kecil. "Mereka sudah setor. Saya lupa jumlah tepat­nya. Tapi sangat kecil. Enggak sampai 10 persen, kecil banget," ujarnya.

Untuk diketahui, jatuh tempo pelunasan utang tersebut adalah empat tahun setelah pencairan, yakni Juni 2019. Basuki mengaku belum mengetahui apakah pihak PT Minarak Lapindo masih akan membayar utangnya lagi atau tidak. Selain itu, PT Minarak Lapindo juga menga­jukan permohonan jadwal ulang jatuh tempo pelunasan.

Basuki menyatakan belum bisa memastikan apakah per­mintaan jadwal ulang waktu pelunasan akan dipenuhi oleh pemerintah atau tidak. Sebab, belum ada rapat tingkat menteri terkait hal itu. "Itu nanti urusan­nya Menteri Keuangan. Kan, yang tanda tangan utang Menteri Keuangan. Tapi sampai sekarang belum dibahas," katanya.[sri]


Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Sosial13 Februari 2020 14:24

Aturan Baru Dana BOS, Kepala Sekolah Terancam Penjara
Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Kriminal11 Februari 2020 09:37

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

Ekonomi13 Februari 2020 16:01

Olahraga10 Februari 2020 22:23