Pemerintah Masih Kerja Seadanya, Impor Beras Masih Idola

Ekonomi  RABU, 23 MEI 2018 , 10:36:00 WIB

Pemerintah Masih Kerja Seadanya, Impor Beras Masih Idola

net

RMOL. Krisis pangan akan terus terjadi karena pemerintah tidak serius mengatasi krisis pangan yang dialami Indonesia.

Pakar ekonomi, teknologi perminyakan dan ketahanan energi  Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan, jika pemerintah serius bekerja, tidak sulit bagi Indonesia untuk bangkit dan menggapai swasembada pangan.

"Impor masih jadi idola, krisis pangan kian nyata. Soalnya, sampai sekarang belum bekerja. Kalau pun bekerja ya seadanya saja. Target swasembada pangan dan kedaulatan pangan masih jauh," ujar FX Husin di Jakarta.

Dia mengingatkan, untuk mencapai swasembada pangan di masa mendatang, paling tidak untuk 2-3 tahun ke depan, perlu kerja keras dan kerja sama yang terintegrasi dari seluruh stake holder, yakni Pemda, Departemen Pertanian, Dinas Petanian Daerah, Badan Meteorology, BULOG, BPPT, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Surveyor Indonesia/SGS, Perguruan Tinggi Daerah, KUD, Penyuluh Pertanian, Petani.

"Indonesia bisa mempergunakan teknologi pertanian dan teknologi informasi yang sudah kita miliki. Minimal untuk dua atau tiga tahun ke depan swasembada beras bisa terjadi, jika semua itu bekerja," ujar Husin seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Dia memaparkan, sampai saat ini pemerintah tidak memiliki data base yang akurat mengenai lahan pertanian. Pemerintah, lanjutnya, juga tidak menerapkan teknologi informasi dalam mengelola lahan pertanian.

Kondisi itu, kata Husin, berdampak pada kinerja dan penggapaian swasembada pangan yang tak kunjung ada.

"Impor terus yang akan terjadi," katanya.

Husin mengatakan, luas lahan pertanian perlu didata dengan akurat. Pendataan luas lahan pertanian yang masih memiliki potensi untuk berproduksi dan kebutuhan sesuai dengan kondisi, misal, kebutuhan irigasi, bendungan, dan lain-lain.

Kemudian, pemerintah juga harus melakukan pemetaan daerah rawan banjir di daerah pertanian, sehingga dapat dibuat bendungan atau waduk.

"Segeralah lakukan moratorium pengalihan fungsi tanah pertanian. Juga lakukan penelitian pencetakan sawah baru dengan memperhatikan fungsi lahan untuk tanaman padi," ujarnya.

Pangan, lanjut dia, takkan mungkin dilepaskan dari kebutuhan akan lahan atau tanah. Karena itu, lanjut Husin, kondisi tanah (Soil) untuk tanaman padi harus tersedia.

Untuk memastikan kondisi lahan, Husin menyarankan agar dilakukan pengujian ulang kondisi tanah pertanian untuk tanaman padi.

Pengujian, kata dia, bisa dilakukan dengan mempergunakan pengetahuan dan teknologi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk pengujian, lanjut dia, melakukan penelitian atas kondisi kandungan hara pada tanah untuk menentukan jenis pupuk dan bibit yang cocok, tepat guna.

"Juga bisa dilakukan rehabilitasi kondisi tanah yang kritis dengan teknologi tepat guna dan penggunaan pupuk tepat guna. Sehingga kesuburan tanah dapat diperbaharui dan ditingkatkan," ujarnya.

Sedangkan untuk penentuan masa tanam, menurut dia,  secara ilmu pengetahuan dan teknologi, disesuaikan dengan kondisi musim dan cuaca yang telah mengalami perubahan.

Husin mengingatkan, penggunaan bibit dan pupuk yang tepat guna dan benar disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian.

"Bibit dan pupuk ya yang berseritifikasi, bukan yang abal-abal," ucapnya.

Dia mengatakan, petani Indonesia saat ini sering kesulitan memperoleh bibit dan pupuk. Oleh karena itu, pemberian subsidi bibit dan pupuk harus dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat guna.

"Selanjutnya kan ya diperhatikan saja perawatan tanaman padinya. Pada saat musim tanam perawatan dengan penyuluhan pertanian yang intensif perlu dilakukan. Juga sistem penggunaan pupuk yang benar, mencegah hama dan seterusnya. Nah, ini juga belum sungguh dikerjakan," tuturnya.

Finalnya, kata dia, masa panen. Masa panen akan dilihat apakah surplus padi atau tidak. Husin berharap, di musim panen, peranan Pemda,  Bulog, KUD dan Penyuluh Pertanian melakukan bimbingan kepada petani tentang cara yang benar proses panen sampai pengeringan. [rhd]

Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat
Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Angkutan Batubara..Peraturan Dishub Kangkangi Pergub Sumsel
Pakar Hukum: Kurang Greget, Copas Program Lama
Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Ekonomi18 Januari 2019 12:35

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

Sosial18 Januari 2019 12:20

HD :   Tidak Ada Sekat  Pembatas dengan Rakyat

HD : Tidak Ada Sekat Pembatas dengan Rakyat

PEMPROV SUMSEL18 Januari 2019 11:58

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Politik18 Januari 2019 11:45