Fahri: Kegagalan Tangani Teroris Dasar Pemerintah Minta Uang

Politik  KAMIS, 17 MEI 2018 , 06:55:00 WIB

Fahri: Kegagalan Tangani Teroris Dasar Pemerintah Minta Uang

Fahri Hamzah/net

RMOLSumsel. UUD 1945 adalah pagar dan payung warga negara bagi perlindungan HAM. Selain itu, konstitusi juga menjaga agar pemerintah tidak melampaui batas.

"Dan ini adalah salah satu konstitusi terbaik di dunia. Yang ingin menjadi otoriter nggak cocok pakai konstitusi ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Kamis (17/5), seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Dijelaskan Fahri bahwa semua UU yang dibuat pasca amandemen ke-4 UUD 45 adalah UU yang mengandung proteksi HAM. Ada yang dibuat sebelum itu yang mengandung kemarahan di dalamnya seperti UU KPK 30/2002.

"Karena itu lihatlah hasilnya. Kewenangan besar, uang APBN besar hasil nihil,” sambungnya.

Kata Fahri, UU yang dibangun setelah dipompa kemarahan biasanya sebatas marah dengan kejadian dan dramanya, lalu minta kewenangan besar yang punya konsekuensi uang besar.

"Inilah yang sedang kita alami persis menjelang 2002. Marah akan korupsi lagi UU aneh. Parah!” lanjutnya.

Bahayanya, setelah jadi UU dan aparatur negara beserta para stakeholders merasa bahwa mereka sudah mapan, mereka ingin terus minta kewenangan tambahan dan uang APBN tambahan. Mereka juga mengumumkan dan menampakkan bahwa masalah tambah banyak.

"Dalam kasus korupsi kita menyaksikan pemerintahan yang justru bangga dan menganggap bahwa makin banyak masalah makin sukses pemerintahan. Padahal, korupsi itu penyakit dalam pemerintahan. Loh kok menganggap diri sukses karena masalah tambah banyak? Ajaib!” tukas Fahri.

Hal ini, sambungnya, juga berlaku dalam kasus terorisme. Kegagalan menangani dan mendeteksi teroris malah menjadi dasar meminta uang dan kewenangan lebih besar bukannya mengevaluasi pejabat yang berwenang.

"Lalu kapan pejabat diminta pertanggungjawaban? Parah!” tanya Fahri. [sri]









Komentar Pembaca
Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

KPK Mestinya Panggil Tjahjo

KPK Mestinya Panggil Tjahjo

SELASA, 15 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat
Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Angkutan Batubara..Peraturan Dishub Kangkangi Pergub Sumsel
Pakar Hukum: Kurang Greget, Copas Program Lama
Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Ekonomi18 Januari 2019 12:35

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

Sosial18 Januari 2019 12:20

HD :   Tidak Ada Sekat  Pembatas dengan Rakyat

HD : Tidak Ada Sekat Pembatas dengan Rakyat

PEMPROV SUMSEL18 Januari 2019 11:58

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Politik18 Januari 2019 11:45