Bukan Pemkot, Tapi Fraksi Nasdem Fasilitasi Masyarakat Ke Kementerian

Daerah  JUM'AT, 11 MEI 2018 , 17:07:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

Bukan Pemkot, Tapi Fraksi Nasdem Fasilitasi Masyarakat Ke Kementerian

Foto/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Beberapa orang perwakilan masyarakat yang merasa dirugikan atas rekonstruksi penetapan tapal batas wilayah hutan lindung yang dilakukan pemerintah Kota Pagaralam melalui Dishutbun tahun 2010 lalu, hari ini Jum'at (11/5) berhasil ditemukan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya.

Informasi diterima Kantor Berita RMOLSumsel, kedatangan beberapa perwakilan masyarakat ini didampingi anggota DPR RI Dapil II Sumsel Fraksi Nasdem Irma Suryani dan Anggota DPRD Kota Pagaralam Fraksi Nasdem Jhenny Shandiya.

Sebagaimana diketahui, prihal penetapan tapal batas hutan lindung ini masyarakat dirugikan karena kurang lebih 554,31 Ha merupakan lahan perkebunan masyarakat dam sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat Masyarakat merasa dirugikan karena lokasi atau wilayah yang ditetapkan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan tata letak tapal batas tahun 1930.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, prihal ini sudah pernah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pagaralam pada tanggal 24 April 2018 lalu bersama Anggota Komisi I, II dan III, Pemerintah Kota Pagaralam dan BPKH Provinsi Sumatera Selatan yang memutuskan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan di kemanterian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Irma Suryani didamping Fraksi Nasdem DPRD Kota Pagaralam Jhenny Shandiyah mengatakan bahwa dalam hal ini fraksi Nasdem hanya memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka untuk mendapatkan kepastian hukum serta hak kepemilikan sepenuhnya terhadap lahan yang mereka garap sekarang.

"Dan alhamdulillah, hari ini mereka langsung bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan keluhan mereka," ucapnya saat dihubungi.

Ia mengatakan, mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat, menteri Siti Nurbaya memastikan akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan ini.

Menteri Siti Nurbaya mengatakan apabila memang itu benar-benar hak masyarakat,maka itu harus dikembalikan kepada masyarakat.[rik]

Komentar Pembaca
Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

RABU, 04 APRIL 2018 , 12:17:00

Pagaralam Direndam Banjir

Pagaralam Direndam Banjir

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 21:47:00