Setelah Infrastruktur, Kini Fokus Pemerintah Beralih Ke SDM

Sosial  SENIN, 30 APRIL 2018 , 08:07:00 WIB

RMOL. Memaknai secara positif tingkat populasi usia produktif yang tinggi, Pemerintah Indonesia telah membuat program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dari sebelumnya.

Dijelaskan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko bahwa tahun 2018 pemerintah tengah mengubah sedikit haluan. Jika sebelumnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Kini berpindah ke pembangunan SDM.

"Tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti," katanya sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/4).

Perubahan haluan itu, kata Moeldoko, dilakukan sebagai persiapan menghadapi bonus demografi 2030. Saat itu, populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia non produktif.

Bonus demografi harus dapat diarahkan dengan baik, agar menjadi kekuatan bangsa. Sebab, jika dibiarkan begitu saja, bonus ini justru akan menjadi ancaman.

"Maka, penguatan vokasi akan dilakukan secara masif. Arahan dari Pak Presiden ke sana," imbuhnya.

Moeldoko menjelaskan bahwa kualitas SDM dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung.

Kualitas SDM sangat timpang di daderah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena masih sulit diakses.

"Makanya pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat sebatas membangun fisik. Ada unsur non fisiknya di sana, yakni untuk membangun peradaban," tukasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal ini bisa dilihat dari anggaran pendidikan yang mencapai Rp 400 triliun per tahun.

"Biaya pendidikan itu Rp 400 triliun lebih setahun, biaya kesehatan Rp 100 triliun lebih setahun itu disediakan. Tapi, masalahnya tidak diberitakan seheboh infrastruktur," ungkapnya.

Dia kemudian mencontohkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan beasiswa kepada 19 anak Indonesia setiap tahun.   

"Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiayai oleh pemerintah," tandasnya. [ida]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00