Merasa Dirampok Pemkot, Petani Pagaralam Ngadu Ke Dewan

Sosial  SELASA, 24 APRIL 2018 , 11:11:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

Merasa Dirampok Pemkot, Petani Pagaralam Ngadu Ke Dewan

rmolsumsel

RMOL. Merasa dirugikan serta merasa hak mereka dirampok Pemerintah Kota Pagaralam akibat rekonstruksi penetapan tapal batas wilayah hutan lindung yang dilakukan melalui Dishutbun tahun 2010 lalu, masyarakat yang memiliki areal perkebunan di Wilayah Bukit Dingin Kecamatan Pagaralam Utara menyampaikan aspirasi mereka ke dewan.

Aspirasi disampaikan dalam rapat Badam Musayawara (Banmus) DPRD Kota Pagaralam, dan  ini merupakan tindak lanjut dari rapat gabungan Komisi I dan II DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret 2011 lalu.

Dalam rapat tersebut beberapa poin kesimpulan menyebutkan bahwa rekonstruksi batas wilayah hutan lindung yang dilakukan oleh Pemerintah Kkta Pagaralam tidak berdasarkan peta tahun 1930 dan hasil pemeriksaan tapal batas yang dilakukan Kopasus skala nasional bersama Dishutbun. Sehingga hal ini masyarakat merasa dirugikan.

Darman (50) salah seorang perwakilan masyarakat menyatakan, kalau dirinya bersama masyarakat merasa dirampok karena kawasan tersebut tidak termasuk dalam hutan lindung.

"Di sini kita merasa hak kita dirampas karena lokasi tersebut merupakan tanah nenek moyang kita pada zaman dahulu," ujarnya.

Asisiten I Setdako Kota Pagaralam Rahmad Madroh menjelaskan, dalam hal ini sudah banyak upaya yang dilakukan Pemkot Pagaralam. Salah satunya yakni dengan survei ke lapangan.

"Namun dari hasil survei bersama Dishutbun, tapal batas tahun 1997 sudah tidak ditemukan," paparnya.

Sehingga tambah Madroh, melihat kondisi tersebut Pemkot Pagaralam dalam hal ini Dishutbuh melakukan pemeliharaan dan pemasangan ulang tapal batas pada tahun 2010 sesuai dengan dasar hukum dan berita acara tata letak peta tanggal 27 September 1997.

Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam Dedi Stanzah mengatakan, mereka akan memfasilitasi apa yang jadi tuntutan masyarakat terkait tapal batas hutan lindung.

"Kita berharap nantinya masalah ini akan dapat terseleasaikan," ujarnya. [rhd]

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

RABU, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00