Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan Banyuasin Dipayungi Hukum

Laporan: Bubun Kurniadi

Ekonomi  SELASA, 10 APRIL 2018 , 09:31:00 WIB

Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan Banyuasin Dipayungi Hukum

Foto/Net

RMOL. Sejak disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin bersama Bupati Banyuasin.

Maka ada beberapa hak dan jaminan yang dirasakan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di Bumi Sedulang Setudung tersebut.

Dengan disahkannya perda ini, DPRD dan Pemkab Banyuasin bersama petani, nelayan dan pembudidaya ikan meyakini mampu menghadapi permasalahan sulitnya mendapatkan prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

"Selain itu Pemkab Banyuasin bersama DPRD Banyuasin juga akan membekali petani, nelayan dan pembudidaya ikan dengan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem mutu dan ketahanan pangan, sistem dan sarana pemasaran hasil. Termasuk jaminan akan ketersediaan luasan lahan pertanian, lahan budi daya ikan dan daerah tangkap, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaannya," kata Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan kepada Kantor Berita Politik RMOL Sumsel, Selasa (10/4).

Sementara itu Bupati Banyuasin SA Supriono menambahkan, didalam Perda yang disahkan pada 27 November 2017 tersebut pemerintah dan wakil rakyat membentuk badan usaha milik petani, nelayan dan pembudidaya ikan berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya seperti lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan.

"Pemerintah bersama DPRD Banyuasin juga menyediakan lahan pertanian seluas dua hektar untuk masing-masing petani untuk menggarap lahan pertanian tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan baik kecil, tradisional, buruh dan pemilik kapal diupayakan melakukan pembudidayaan, penggarapan dan pemilikan lahan budi daya dengan pembenihan ikan paling luas 0,75 hektare dan pembesaran ikan paling luas 2 hektar serta diiringi teknologi penggunaan tehnologi maju," jelasnya.  

Melalui Perda Nomor 6 Tahun 2017 ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan dan kelautan di Banyuasin serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

"Sejauh ini kita terus berupaya meningkatkan produksi dan penghasilan masyarakat demi kemajuan dan kemandirian masyarakat," pungkasnya.[rik]

Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

KAMIS, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi

KAMIS, 24 MEI 2018 , 15:00:00

Elza Syarief - Keadilan (Bag.4)

Elza Syarief - Keadilan (Bag.4)

KAMIS, 24 MEI 2018 , 14:00:00

Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

RABU, 04 APRIL 2018 , 12:17:00

Pagaralam Direndam Banjir

Pagaralam Direndam Banjir

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 21:47:00