Berdasarkan DPS, Pemilih Pagaralam Mengalami Pengurangan

Politik  SENIN, 19 MARET 2018 , 12:15:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

Berdasarkan DPS, Pemilih Pagaralam Mengalami Pengurangan

Yenli Elmanoferi/RMOLSUMSEL/Delta Handoko

RMOL. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran hasil pencocokan dan penelitian (coklit) secara berjenjang dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kemudai Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dilakukan oleh Petugas Pemtukrahiran Daftar Pemilih (PPDP).

Pada Jumat (16/3/2018) lalu, KPU Kota Pagaralam menggelar Rapat Pleno hasil rekapitulasi daftar pemilh hasil pemutakhiran.

Dari hasil teraebut KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam 2018 dari jumlah 107.466 jiwa yang yang dilaporkan hasil PPDP. Namun setelah direkap berdasarkan tingkatan maka DPS berjumlah 102.301 pemilih dengan rincian  jumlah pemilih laki-laki sebanyak 52.113, jumlah pemilih perempuan sebanyak 50.188.

Penelusuran RMOLSumsel menyebutkan, namun jumlah DPS saat ini berkurang jika dibandingkan dengan DPT saat Pilpres dan Pileg 2014 lalu yang berjumlah 104.520. Kondisi ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, apa penyebab berkurangya pemilih di Pagaralam.

Menyikapi hal ini Ketua KPU Kota Pagaralam, Yenli Elmanoferi mengatakan, penyebabnya yaitu setelah ada program e-KTP tidak ada lagi pemilik KTP ganda. Selian itu setelah ada akta kematian masyarakat wajib KTP yang sudah meninggal langsung terdata.

"Sebenarnya ini juga terjadi di data kependudukan. Sejak ada program e-KTP banyak warga yang memiliki alamat ganda yang terdata. Selian itu wajib KTP yang sudah meninggal saat ini sudah dihapus dari data wajib pemilih," jelasnya.

Pengurangan DPT ini sudah terjadi sejak Pilgub ke Pileg dan Pilpres. Saat Pilgub 2013 DPT Pagaralam yaitu sekitar 110.000. Namun setelah dimutahirkan pafa Pileg dan Pilpres 2014, DPT berkurang menjadi 104.520.

Kepala Dukcapik Kota Pagaralam, Bhakti Najamudin mengatakan, untuk jumlah DPS dan DPT berbeda sebenarnya bukan rana pihak Dukcapil.

"Jadi Dukcapil tidak ada hubungannya dengan Wajib Pemilih yang ada di KPU. Pasalnya KPU mendapat DP4 dari pusat. Jadi dalam kaitannya masalah pemilik Dukcapil tidak ada interpensi sama sekali dari dukcapil," ujarnya.

Pasalnya sesuai dengan tugas dan fungsi dukcapil hanya melayani masalah admitrasi kependudukan yaitu pembutan KTP, KK dan pelayanan akta. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses adminitrasi penyelengaraan pemilu.

"Namun untuk mensukseskan Pilkada pihak dukcapil siap membantu dan mendukung dalam pemenuhan hak masyarakat dibidang kepemilikan KTP," katanya.

Ditanya data wajib KTP untuk tahun 2013 sampai 2015, pihak Dukcapil tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya. Pasalnya untuk data wajib KTP tahun 2013, 2014, dan 2015 masih berdasarkan hitungan manual. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan wajib KTP 2016, 2017 dan 2018.[rik]

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

RABU, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00