Kenapa Moratorium CPNS Mendesak Dicabut, Ini Alasannya

Ekonomi  SELASA, 13 MARET 2018 , 20:58:00 WIB

Kenapa Moratorium CPNS Mendesak Dicabut, Ini Alasannya

Foto/Net

RMOL. Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi meminta kebijakan penarikan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di sekolah swasta bisa dihentikan.

Menurutnya, saat di era penjajahan guru sengaja dikirim ke sekolah swasta diberikan kepada sekolah swasta. Namun seiring waktu guru tersebut ditarik ke sekolah negeri.

"Harusnya sekolah swasta dibantu oleh guru DPK sesuai dengan jumlah siswa yang membutuhkan dan tetap memperhatikan akreditas sekolah," ujar Dedi Wahidi saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi X, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3).

Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah mencabut monatorium pengangkatan CPNS dengan membuka penerimaan guru dengan kuota yang lebih besar lagi. Sebab pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa yang ada, tidak sebanding atau tidak disertai dengan pemenuhan jumlah guru PNS.

"Di daerah Dapil saya, pengangkatan guru sangat sedikit sehingga banyak guru-guru swasta yang dicabut ke sekolah negeri," terang Dedi.

Dalam catatan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud total jumlah guru adalah 3.017.290 yang terdiri dari guru sekolah negeri sejumlah 2.114.765 guru dan sekolah swasta sebanyak 902.531 guru.

Guru Sekolah Negeri terdiri dari 1.378.940 guru PNS dan 735.825 guru non PNS, sedangkan guru yang ada di sekolah swasta terdiri dari 104.325 PNS dan 798.206 non PNS. Hal ini membuat rasio guru PNS di sekolah negeri sebenarnya jauh lebih tinggi.

Rapat Dengar Pendapat diikuti Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan (Dikdasmen Kemendikbud), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Kemudian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) dan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sebagaimana diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.[rik]


Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat
Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Angkutan Batubara..Peraturan Dishub Kangkangi Pergub Sumsel
Pakar Hukum: Kurang Greget, Copas Program Lama
Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Ekonomi18 Januari 2019 12:35

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

Sosial18 Januari 2019 12:20

HD :   Tidak Ada Sekat  Pembatas dengan Rakyat

HD : Tidak Ada Sekat Pembatas dengan Rakyat

PEMPROV SUMSEL18 Januari 2019 11:58

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Politik18 Januari 2019 11:45