Senator Sumsel Ini Perjuangkan Lahirnya UU Pengupahan

Politik  SELASA, 13 MARET 2018 , 18:50:00 WIB | LAPORAN: SADAM MAULANA

Senator Sumsel Ini Perjuangkan Lahirnya UU Pengupahan

Abdul Aziz/RMOLSUMSEL

RMOL. Senator asal Sumatera Selatan (Sumsel) Abdul Aziz mendorong penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Pengupahan yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Demi merampungkan pembahasan draft RUU tersebut, DPD RI juga turut mengundang para pakar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Ahli RUU Pengubahan dari Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya di Kantor DPD RI, Selasa (13/3).

"RUU Pengupahan ini sangat penting. Kita harap UU ini nantinya bisa menjadi payung hukum untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya yang ada di daerah," kata Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Aziz.

Dia menilai, peraturan-peraturan yang ada selama ini terkait masalah pengubahan belum komprehensif. Misalnya, UU No 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur secara detail tentang pengupahan.

"Karena ini RUU Pengupahan maka akan kita intensifkan pembahasan. Kita perjuangkan agar upah masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia bisa memenuhi standar kesejahteraan dengan lahir UU Pengubahan," jelasnya.

Aziz mengungkapkan, selama ini melihat masih banyak pekerja di segala sektor yang diupah dengan nominal di bawah, standar. Bahkan, ada pekerja tenaga honorer di lembaga pemerintahan yang di upah di bawah standar.

"Di dapil saya masa ada honorer diupah cuma 300 ribu sebulan. Kejadian seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Pekerja apapun pekerjaannya harus diupah dengan layak," ujarnya.

Aziz optimistis, RUU Pengupahan nantinya bisa menjadi aturan yang bersifat lex spesialis. RUU ini akan mengatur secara detail materi muatan yang terkait dengan Penempatan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota.

"Sedang dibahas juga agar UU ini nantinya bisa menghapus sekat pembagian kewenangan soal pengupahan antara pemerintah pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum, Hestu Cipto Handoyo mengapresiasi inisiasi Komite III DPD RI atas RUU Pengupahan. Dia bilang, DPD akan membuat sejarah apabila berhasil kontribusi membuat UU Pengupahan.

"UU ini kalau jadi sangat strategis. Apalagi tujuan DPD membuat UU ini untuk membantu kepentingan rakyat kecil. Patut diacungi jempol," terangnya.[sri]

Komentar Pembaca
Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00

Pantau Jembatan Endikat

Pantau Jembatan Endikat

SABTU, 19 MEI 2018 , 13:33:00