PR Besar Pemkot Soal Parkir

Politik  SELASA, 13 MARET 2018 , 14:39:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

PR Besar Pemkot Soal Parkir

Parkiran BKB/NET

RMOL. Persoalan parkir terus menjadi permasalahan serius yang kini dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Mulai dari tarif parkir hingga pengelolaan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Kepada RMOL Sumsel, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, persoalan parkir yang saat ini serius ditangani Pemkot adalah, masalah kantong parkir.

"Kita sedang membuat kantong-kantong parkir baru, salah satunya adalah untuk di wilayah Jalan Merdeka. Dimana, kami akan membuat kantong parkir baru di belakang museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II," jelasnya.

Tidak hanya persoalan tarif, masalah parkir di seputaran Jalan Merdeka dan seputaran Benteng Kuto Besak (BKB) serta 16 Ilir, menjadi pengawasan pihaknya.

Seperti di BKB, tarif parkir yang tinggi membuat Pemkot terus mencari cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah membuat gate parkir.

"Sekarang gate sudah kita buat. Setelah itu akan kita tata lahan parkir yang tersedia. Jadi tamu di Jalan Merdeka bisa parkir juga di sana," ujarnya.

Sulaiman mengungkapkan, kedepan tidak ada lagi parkir berlapis yang menyebabkan kondisi Jalan Merdeka sering terjadi kemacetan. Khususnya parkir pegawai Pemkot di kanan kiri sisi jalan kantor Setda Kota Palembang dan Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang ada di sekitarnya.

"Kami minta Dishub nanti akan mengawasi. Jika ada mobil yang parkir sembarangan, mau itu mobil pejabat, harus diberikan tindakan berupa sanksi penguncian ban," imbuhnya.

Kedepan Pemkot terus melakukan penataan terkait pengelolaan terhadap parkir di Palembang. Salah satunya, kata Sulaiman, dengan melakukan  revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang yang mengatur soal parkir.

Dimana, revisi terhadap Perda Parkir nomor 16 tahun 2011 tersebut, akan menjadi rujukan terbaru penanganan parkir di Palembang, mulai dari tarif hingga transparansi pengelolaan.

"Perda nomor 16 itu juga sudah sangat lama. Dan perlu ada perubahan yang diaesuaikan dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah terkait tarif parkir," tandasnya.[sri]


Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?

#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 20:00:00

Airlangga Berpeluang Digarap KPK

Airlangga Berpeluang Digarap KPK

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Tak Ada Bukti Istana Terlibat Asia Sentinel

Tak Ada Bukti Istana Terlibat Asia Sentinel

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 13:00:00

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Bantuan Kemanusiaan Pusri Untuk Lombok NTB

Bantuan Kemanusiaan Pusri Untuk Lombok NTB

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 , 11:56:00