Soal Utang Proyek, DPRD Prabumulih Tolak Rencana Walikota

Daerah  SENIN, 12 MARET 2018 , 22:59:00 WIB | LAPORAN: DEDE SUHEN

RMOL. Pernyataan Pejabat Sementara (PJs) Walikota Prabumulih H Richard Chahyadi untuk menunda pembayaran utang proyek tahun 2017 menimbulkan polemik. Sejumlah pemborong proyek menjadi sangat cemas akibat stetement tersebut.

Atas polemik tersebut sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih angkat bicara. Mereka menentang rencana Walikota. Salah satunya adalah Idham Tergun.

Idham, anggota DPRD Komisi III,  mengatakan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih harus merevisi APBD apabila ingin menunda pembayaran utang proyek. Karena dana tersebut sudah dianggarkan dan tak bisa diubah begitu saja.

"Kan sudah dianggarankan sebagai beban pembayaran pembangunan fisik,  kalau dialihkan ke TKD lain,  mata anggaran harus direvisi dan dibahas lagi dengan melibatkan  DPRD juga," ungkapnya Senin (12/3).

Namun, kata Idham, Pemerintah Kota Prabumulih harus selektif dan mendahulukan hal yang prioritas. Salah satu prioritas itu adalah pembayaran utang pembangunan proyek tahun 2017.

"Utang kan skala prioritas. Jangan membebani mereka dengan bunga bank. Merekakan sudah membangun kota ini," terangnya.

Menurut Lui, begitu ia disapa, tak semua pemborong memiliki dana yang cukup untuk membiaya proyek yang dikerjakan sehingga mereka harus berhutang di bank.

"Jadi wajar saja jika pemborong protes," tambahnya. [ida]

Komentar Pembaca
Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00

Pantau Jembatan Endikat

Pantau Jembatan Endikat

SABTU, 19 MEI 2018 , 13:33:00

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 23:33:00