GBHN Mandek Gara-gara Fraksi Belum Sepakat

Politik  JUM'AT, 09 MARET 2018 , 09:53:00 WIB

GBHN Mandek Gara-gara Fraksi Belum Sepakat

Zulhas/ net

RMOL. Sejak 2015, MPR sudah berkali-kali mengadakan seminar dan kajian untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Namun, hingga kini, usaha tersebut masih mentok. Penyebabnya, fraksi-fraksi di MPR belum sepakat dengan isi yang ada dalam GBHN yang baru.

Masih mentoknya pembahasan GBHN ini diakui Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menghadiri penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

Acara itu dihadiri banyak tokoh. Selain Zulkifli, ada juga Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Masalah GBHN ini awalnya dibahas Mega dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Pancasila dan UUD 1945 Pancang Politik Pemerintah”. Kata Mega, saat ini tidak ada kesinambungan program kerja di Indonesia antara presiden yang satu dengan presiden selanjutnya. Setiap presiden punya program masing-masing, yang kadang berlainan. Alhasil, pembangunan seakan tidak terencana.

Kepada Zulkifli, yang duduk di jajaran kursi terdepan, Mega meminta agar MPR merenungkan kembali persoalan ini. Kata dia, perlu ada cetak biru alias blue print pembangunan jangka panjang. Namanya bisa apa saja, bisa Rencana Pembangunan Nasional Semesta atau GBHN. Yang terpenting, cetak biru pembangunan tersebut bersifat menyeluruh, terencana, dan terarah. Mega pun setuju adanya amandemen kelima UUD 1945, demi memasukkan blue print itu.

Menanggapi hal ini, Zulkifli menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan Mega. Ketua Umum PAN ini melihat bahwa masalah GBHN itu sangat penting, sehingga Mega sampai berkali-kali menyatakan dalam orasi ilmiahnya.

"Lima kali Mba Mega menyebut Ketua MPR, nama saya. Ini betapa pentingnya negara yang besar ini, belasan ribu pulau, 260 juta hampir penduduknya yang beraneka ragam, 500-an kepala daerah, 34 gubernur, perlunya haluan negara. Perlunya (perencanaan) 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun mendatang," ucapnya kepada para wartawan seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Hanya saja, kata Zulkifli, pembahasan saat ini masih mentok. Bukan karena konsep yang ditolak, melainkan masalah isi GBHN yang belum disepakati fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.

Untuk masalah konsep GBHN, kata Zulkifli, semua fraksi tidak ada masalah. Fraksi-fraksi di MPR sudah sepakat pentingnya acuan program jangka panjang bagi Indonesia. Presiden Jokowi juga sudah memberi lampu hijau. Namun, masalah isi dari GBHN itu dan amademen UUD 1945, masih alot.

"Teman-teman sudah disepakati, seluruh fraksi, 10+1 kelompok DPD, sepakat. Cuma, tindak lanjutnya, isinya seperti apa, ini yang mandek," ucapnya.

Dia pun berharap, dengan dorongan Mega itu, amandemen UUD 1945 untuk memasukkan GBHN menjadi lebih lancar.

"Mudah-mudahan, setelah ini, dengan dukungan Ibu Mega yang konsisten tadi, kami akan coba lagi menggugah kawan-kawan dari fraksi bagaimana pandangannya," tandas pria yang akrab disapa Zulhas itu. [rhd]

Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00