Ini Aturannya Jika ASN Langgar

Panwaslu Banyuasin Gelar Rapat Koordinasi

advertorial  RABU, 07 MARET 2018 , 11:29:00 WIB

Ini Aturannya Jika ASN Langgar

rmolsumsel

RMOL. Jaga netralitas pada Pilkada serentak 2018. Panwaslu Banyuasin gelar Rapat Koordinasi bersama Aparatur Sipil Negara, TNI,Polri dan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin di Gedung Graha Sedulang Setudung Pemkab Banyuasin, Selasa (06/03).

Kegiatan dengan bersosialisasi tentang Peraturan KPU dan Undang-undang Desa. Agar tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Dengan tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu," kegiatan itu di penuhi oleh ratusan kepala desa.

" Ini bentuk pencegahan kami, karena sering melihat kepala desa dan ASN, yang tidak mengerti dasar hukum, tentang tata acara melibatkan diri pada acara yang ada Paslonnya. Sehingga dianggap tidak netral dan melanggar peraturan KPU."ujar Iswadi Ketua Panwaslu Banyuasin dalam sambutannya.

Untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang No 10 tentang Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati, UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Jika masih ditemukan maka akan diberikan penindakan.

Sejauh ini, pihaknya sudah ada upaya memberikan sosialisasi melalui media massa dan tokoh masyarakat. Mengenai kriteria dalam bersosialisasi dimasyarakat.

"Diharapkan mereka menjaga netralitas, jika usai sosialisasi ini kami menemukan kades yang terlibat dalam kampanye Paslon maka kami tidak segan- segan memberikan penindakan. Contohnya jika ada kades yang berfoto dengan paslon akan diberikan sanksi secara tertulis, lisan dan hingga sanksi pemberhentian sementara,"tegasnya.

Terpisah, Bupati Banyuasin SA Supriono melalui Asisten 1 Setda Dr Senen Har mengatakan bahwa Pemkab Banyuasin, telah menindaklanjuti edaran Kemenpan RB tentang tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2018.

"Larangan ASN terlibat dalam politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." Jelasnya

Rakor ini dilaksanakan, untuk memberitahukan kepada penyelenggara pemerintah, untuk tetap netralitas. Serra Upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih baik dan motivasi kepada masyarakat untuk menyukseskan Pemilukada serentak 2018.

" Dalam undang-undang tersebut PNS dilarang melakukan perbuatan, yang mengarah pada keberpihakan, salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/beraflliasi dengan partai politik.

 

"Untuk itu, dalam aturan itu menegaskan beberapa larangan terhadap aktivitas PNS." Paparnya

Serta, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon partai politik.  PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

"Berdasarkan peraturan itu menyatakan, bahwa terhadap pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi moral, maupun sanksi adminitrasi tergantung kadar pelanggarannya,"tegasnya. [Adv/Bubun]



Komentar Pembaca
Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00