Mengenal Inklusi Visme Islam Indonesia

Agama & Negara Sama-sama Independen

Oleh: Nasaruddin Umar

OPINI  RABU, 28 FEBRUARI 2018 , 10:05:00 WIB

Agama & Negara Sama-sama Independen
INDEPENDENSI agama dan negara di dalam NKRI me­mungkinkan agama dan negara berjalan paralel di da­lam membina masyarakat ideal. Agama dalam suatu negara tidak selamanya tampil sebagai faktor independen. Agama sering tampil sangat dependen terhadap negara dan bahkan agama terkadang men­jadi alat legitimasi para penguasa, tentu de­mikian pula sebaliknya. Sebaliknya negara (na­tion state) juga kadang tidak tampil maksimum menerapkan sendi-sendi kenegaraan karena direduksi oleh nilai-nilai keagamaan yang sede­mikian kuat (absolut).

Persoalan akan menjadi lebih rumit jika persepsi "negara" yang dianut oleh suatu bangsa (baca: Penguasa) mengikuti pola Hegel (1776-1831) yang menganggap negara sebagai pen­jelmaan jiwa mutlak, dan dalam upaya menca­pai tujuannya tidak peduli harus mengorbankan maslahat-maslahat pribadi. Seolah-olah neg­ara mempunyai bahasa sendiri, budi pekerti sendiri, pikiran sendiri, bahkan nilai-nilai agama sendiri. Bagi Hegel, negara adalah tujuan, bu­kan cara. Pribadi, keluarga dan masyarakatlah yang menjadi cara. Atas dasar ini Hegel meny­usun falsafah nasionalisme, di mana loyalitas seseorang adalah untuk negara nasional yang tersusun di atas kondisi objektif suatu bangsa. Rasa nasionalisme lebih kuat dari rasa cinta kepada kemerdekaan. Nasionalisme menga­dopsi apa yang disebut dengan inner werkende Krafte, 'kekuatan dalam' yang bisa menggilas para penentangnya. Pola dialektik Hegel lebih mengedepankan principle of negation, ketim­bang principle of identity, yang mengedepankan titik temu di antara perbedaan yang ada.

Masalah yang sama juga bisa terjadi jika nilai-nilai salah satu agama yang dianut di da­lam masyarakat sedemikian kuat dan seolah menafikan nilai-nilai agama lain dan nilai-nilai budaya lokal menjadi tidak berdaya. Contoh negara teokrasi yang sepenuhnya mendasar­kan pilar-pilar kenegaraan dan kebangsaannya kepada agama tertentu. Pemilihan dan sukse­si pemimpin diatur oleh kelompok yang diang­gap paling otoritatif menurut pandangan agama itu. Kewenangan pemimpin dan masyarakat di­batasi oleh standar nilai yang dipersepsikan se­bagai standar nilai Tuhan yang direpresentasi­kan melalui Kitab Suci. Sedangkan pembacaan Kitab Suci tersebut didominasi oleh mereka yang dianggap paling ahli di dalam memaha­mi Kitab Suci itu. Yang menjadi masalah dalam hal ini ialah ketika para ahli agama berbeda di dalam memahami teks Kitab Suci. Tidak ja­rang perbedaan itu meruncing menjadi sebuah konflik terbuka, terutama kalau sudah dimasuki kepentingan politik praktis. Pengalaman pahit seperti ini juga sering terjadi dalam dunia Islam. Mulai zaman Khulafa' al-Rasyidin sampai dunia Islam kontemporer saat ini.

Tidak terkecuali Indonesia juga pernah men­galami konflik internal karena perbedaan penaf­siran. Contoh saat ini tentang keberadaan khal­ifah. Sebagian ulama menganggap khalifah adalah konsep yang ditawarkan Islam dan se­bagian lainnya berpendapat khalifah sebagai konsep pemerintahan bukan tawaran Islam. Yang ditawarkan dalam Islam ialah etika poli­tik yang luhur di dalam menjalankan roda pe­merintahan. Pendapat terakhir ini menganggap Syari’ah Islam bukanlah sebuah konsep doktri­nal yang mengatur mulai dari isi hati sampai ke­pada masyarakat dan negara. Ketegangan kon­septual dalam hal ini seringkali sulit dihindari karena negara dan agama berkompetisi mem­perebutkan loyalitas individu dan masyarakat.

Pemandangan dalam paroh pertama rezim Orde Baru, ketika Pak Ali Murtopo tampil se­bagai arsitek politik Soeharto. Dalam masa ini, agama (Islam) berada dalam keadaan de­pendensi negara. Membicarakan eksistensi syari’ah bagaikan penuh dengan ranjau. Se­tiap orang harus ekstra hati-hati karena salah sedikit terjebak dalam perangkap isu SARA yang selalu membayangkan akronim menakut­kan, seperti subversif, fundamentalisme, ko­mando jihad, ekstrim kanan, black list, dan ber­bagai ancaman lainnya dari Kopkamtib, suatu institusi yang mempunyai kewenangan besar untuk menangkap orang tanpa melalui proses hukum normal. Dengan demikian, inklusifisme Islam di Indonesia juga pernah mengalami pasang-surut.  [rmol]



Komentar Pembaca
MELURUSKAN CARA PANDANG BPJS KESEHATAN

MELURUSKAN CARA PANDANG BPJS KESEHATAN

MINGGU, 09 DESEMBER 2018

KEKUASAAN DAN DEMOKRASI

KEKUASAAN DAN DEMOKRASI

MINGGU, 09 DESEMBER 2018

Reuni 212 Tanpa Tokoh Sentral

Reuni 212 Tanpa Tokoh Sentral

SABTU, 08 DESEMBER 2018

KETIDAKADILAN REZIM PERS

KETIDAKADILAN REZIM PERS

SABTU, 08 DESEMBER 2018

BELASUNGKAWA TRAGEDI NDUGA

BELASUNGKAWA TRAGEDI NDUGA

SABTU, 08 DESEMBER 2018

'Bunuh Diri' Jurnalisme Harian Kompas

'Bunuh Diri' Jurnalisme Harian Kompas

RABU, 05 DESEMBER 2018

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00