Mengenal Inklusi Visme Islam Indonesia

Agama & Negara Sama-sama Independen

Oleh: Nasaruddin Umar

OPINI  RABU, 28 FEBRUARI 2018 , 10:05:00 WIB

Agama & Negara Sama-sama Independen
INDEPENDENSI agama dan negara di dalam NKRI me­mungkinkan agama dan negara berjalan paralel di da­lam membina masyarakat ideal. Agama dalam suatu negara tidak selamanya tampil sebagai faktor independen. Agama sering tampil sangat dependen terhadap negara dan bahkan agama terkadang men­jadi alat legitimasi para penguasa, tentu de­mikian pula sebaliknya. Sebaliknya negara (na­tion state) juga kadang tidak tampil maksimum menerapkan sendi-sendi kenegaraan karena direduksi oleh nilai-nilai keagamaan yang sede­mikian kuat (absolut).

Persoalan akan menjadi lebih rumit jika persepsi "negara" yang dianut oleh suatu bangsa (baca: Penguasa) mengikuti pola Hegel (1776-1831) yang menganggap negara sebagai pen­jelmaan jiwa mutlak, dan dalam upaya menca­pai tujuannya tidak peduli harus mengorbankan maslahat-maslahat pribadi. Seolah-olah neg­ara mempunyai bahasa sendiri, budi pekerti sendiri, pikiran sendiri, bahkan nilai-nilai agama sendiri. Bagi Hegel, negara adalah tujuan, bu­kan cara. Pribadi, keluarga dan masyarakatlah yang menjadi cara. Atas dasar ini Hegel meny­usun falsafah nasionalisme, di mana loyalitas seseorang adalah untuk negara nasional yang tersusun di atas kondisi objektif suatu bangsa. Rasa nasionalisme lebih kuat dari rasa cinta kepada kemerdekaan. Nasionalisme menga­dopsi apa yang disebut dengan inner werkende Krafte, 'kekuatan dalam' yang bisa menggilas para penentangnya. Pola dialektik Hegel lebih mengedepankan principle of negation, ketim­bang principle of identity, yang mengedepankan titik temu di antara perbedaan yang ada.

Masalah yang sama juga bisa terjadi jika nilai-nilai salah satu agama yang dianut di da­lam masyarakat sedemikian kuat dan seolah menafikan nilai-nilai agama lain dan nilai-nilai budaya lokal menjadi tidak berdaya. Contoh negara teokrasi yang sepenuhnya mendasar­kan pilar-pilar kenegaraan dan kebangsaannya kepada agama tertentu. Pemilihan dan sukse­si pemimpin diatur oleh kelompok yang diang­gap paling otoritatif menurut pandangan agama itu. Kewenangan pemimpin dan masyarakat di­batasi oleh standar nilai yang dipersepsikan se­bagai standar nilai Tuhan yang direpresentasi­kan melalui Kitab Suci. Sedangkan pembacaan Kitab Suci tersebut didominasi oleh mereka yang dianggap paling ahli di dalam memaha­mi Kitab Suci itu. Yang menjadi masalah dalam hal ini ialah ketika para ahli agama berbeda di dalam memahami teks Kitab Suci. Tidak ja­rang perbedaan itu meruncing menjadi sebuah konflik terbuka, terutama kalau sudah dimasuki kepentingan politik praktis. Pengalaman pahit seperti ini juga sering terjadi dalam dunia Islam. Mulai zaman Khulafa' al-Rasyidin sampai dunia Islam kontemporer saat ini.

Tidak terkecuali Indonesia juga pernah men­galami konflik internal karena perbedaan penaf­siran. Contoh saat ini tentang keberadaan khal­ifah. Sebagian ulama menganggap khalifah adalah konsep yang ditawarkan Islam dan se­bagian lainnya berpendapat khalifah sebagai konsep pemerintahan bukan tawaran Islam. Yang ditawarkan dalam Islam ialah etika poli­tik yang luhur di dalam menjalankan roda pe­merintahan. Pendapat terakhir ini menganggap Syari’ah Islam bukanlah sebuah konsep doktri­nal yang mengatur mulai dari isi hati sampai ke­pada masyarakat dan negara. Ketegangan kon­septual dalam hal ini seringkali sulit dihindari karena negara dan agama berkompetisi mem­perebutkan loyalitas individu dan masyarakat.

Pemandangan dalam paroh pertama rezim Orde Baru, ketika Pak Ali Murtopo tampil se­bagai arsitek politik Soeharto. Dalam masa ini, agama (Islam) berada dalam keadaan de­pendensi negara. Membicarakan eksistensi syari’ah bagaikan penuh dengan ranjau. Se­tiap orang harus ekstra hati-hati karena salah sedikit terjebak dalam perangkap isu SARA yang selalu membayangkan akronim menakut­kan, seperti subversif, fundamentalisme, ko­mando jihad, ekstrim kanan, black list, dan ber­bagai ancaman lainnya dari Kopkamtib, suatu institusi yang mempunyai kewenangan besar untuk menangkap orang tanpa melalui proses hukum normal. Dengan demikian, inklusifisme Islam di Indonesia juga pernah mengalami pasang-surut.  [rmol]



Komentar Pembaca
Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00

Pantau Jembatan Endikat

Pantau Jembatan Endikat

SABTU, 19 MEI 2018 , 13:33:00

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 23:33:00