Geram, Mahfud: DPR Kacaukan Garis-garis Ketatanegaraan

Politik  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 18:59:00 WIB

Geram, Mahfud: DPR Kacaukan Garis-garis Ketatanegaraan
RMOL. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD melontarkan kritik keras kepada DPR RI. Ini terkait revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru diloloskan dan memuat ketentuan tentang penghinaan terhadap DPR atau contempt of parliament.

UU MD3 hasil revisi juga memberi kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menghina kehormatan para wakil rakyat.

"Ya memang begitu, DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan,” kata Mahfud di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut Mahfud, DPR hendak mencampurkan masalah etika dengan hukum. DPR mau ikut campur penegakan hukum, itu tidak boleh," ucapnya seperti diberitakan JPNN.

Guru besar ilmu hukum tata negara itu menambahkan, DPR tidak semestinya mencampuri ranah penegakan hukum yang menjadi porsi kepolisian. Misalnya orang yang dianggap menghina DPR bisa diproses di MKD, padahal KUHP sudah mengatur hukumannya.

Mahfud menambahkan, DPR merupakan lembaga demokrasi. Sedangkan untuk penegakkan hukum ada polisi, jaksa dan pengadilan.

"Menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik, kan sudah ada hukumnya, kenapa dimasukkan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum? Itu sudah menjadi penegak hukum," jelasnya. [ida]

Komentar Pembaca
Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

RABU, 04 APRIL 2018 , 12:17:00

Pagaralam Direndam Banjir

Pagaralam Direndam Banjir

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 21:47:00