Waduh! DPR Tuding KPK Hanya Jadi Beban Negara

Politik  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 16:40:00 WIB

Waduh! DPR Tuding KPK Hanya Jadi Beban Negara

Fahri Hamzah/net

RMOL. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, KPK telah mengalami kematian fungsi dan eksistensi sebagai institusi pemberantas korupsi.

 Hal itu dikatakan Fahri saat menanggapi Ketua KPK Laode M Syarif,  yang mengatakan pihaknya takkan tunduk pada imunitas anggota legislatif yang diatur Undang-undang MD3 terkait pengusutan korupsi.

"Tidak ada kewenangan KPK untuk mengomentari apalagi mengkritisi kebijakan yang telah disahkan DPR," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut dia, kinerja institusi pimpinan Agus Rahardjo Cs itu hanya menciptakan sebuah drama besar yang berdampak pada rusaknya sistem tatanan bernegara.

Fahri mencontohkan tindakan KPK selama ini telah menjadi beban negara.

"Seperti sekarang menangkap bupati, seperti memburu di kebun binatang, terang aja dapat karena binatangnya banyak. KPK itu membuat drama, menurut saya ini sudah menjadi beban republik," tegasnya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Laode mengatakan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dalam UU MD3 yang baru disahkan tersebut sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menurut saya UU MD3 bertentangan dengan MK sebelumnya. Kalau sudah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya bertentangan dengan konstitusi," kata Laode.

Laode menegaskan, pasal tersebut juga melanggar prinsip hukum equality before the law. Sebab, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak boleh ada keistimewaan khususnya kepada anggota dewan.

"Itu seluruh dunia tidak boleh ada keistimewaan. Saya (Laode), Pak Agus Raharjo, dan Basaria Panjaitan kalau mau dipanggil polisi tidak perlu izin siapa-siapa. Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, paripurna DPR mengesahkan revisi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai undang-undang. Pengesahan pasal imunitas anggota dewan menjadi polemik.

Pasal tersebut tercantum dalam revisi UU 17/2014 tentang MD3. Salah satu pasal menyatakan, penegak hukum harus mendapatkan izin presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum memanggil anggota dewan. [ida]

Komentar Pembaca
Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

Ada 'Kubangan Gajah' di OKU, Nih Buktinya..

RABU, 04 APRIL 2018 , 12:17:00

Pagaralam Direndam Banjir

Pagaralam Direndam Banjir

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 21:47:00