Sumsel Minta Pajak P3 Dikelola Daerah, Siska Marleni: Komite IV Perjuangkan!

Ekonomi  SENIN, 12 FEBRUARI 2018 , 18:40:00 WIB | LAPORAN: ERIK OKTA

Sumsel Minta Pajak P3 Dikelola Daerah, Siska Marleni: Komite IV Perjuangkan!

Siska Marleni/RMOLSUMSEL/Erik Okta

RMOL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) merumuskan dan memasukkan dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang pungutan pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) pengelolaannya dikembalikan ke daerah.

"Sumsel memiliki banyak daerah perkebunan, hutan dan pertambangan namun pengelolaan pungutan pajaknya oleh pusat. Jika dikembalikan ke daerah dalam hal ini Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumsel, Neng Muhaibah dalam Kunjungan Kerja (Kunker) 10 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang tergabung dalam Komite IV di Graha Bina Praja Pemrov Sumsel, Senin (12/2).

Dikatakan Neng Muhaibah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan sesuai dengan potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

"Maka tak salah kiranya kami meminta kepada Komite IV DPD RI yang dipimpin Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni dalam kunkernya hari ini untuk merumuskan dan memasukkan dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah RUU tentang peningkatan PAD berkaitan dengan pungutan pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan pengelolaannya dikembalikan ke daerah," harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni mengaku siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Pemprov Sumsel dan Pemkab serta Pemkot di wilayah Provinsi Sumsel.

"Keinginan pemerintah daerah mengenai pengalihan pungutan pajak dari pemerintah pusat ke daerah akan kami sampaikan dan masukan dalam RUU serta kami Komite IV DPD RI akan memperjuangkannya, sampai menjadi produk hukum dalam hal ini Undang-Undang untuk meningkatan PAD lebih signifikan lagi," kata Siska Marleni kepada RMOLSumsel, Senin (12/2).

Lebih jauh disampaikan Siska Marleni, untuk proses penyampaian RUU sampai pengusulan ke pemerintah dan pembahasan di Rapat Paripurna, awalnya DPD RI menjalankan rangkaian agenda seperti yang dilakukan hari ini.

"Kita serap aspirasi dari pemerintah daerah untuk kemudian dibahas di internal Komite IV DPD RI lalu dibawah ke ranah akademisi dilakukan pembahasan dan pengkajian lebih mendalam sehingga menjadi naskah akademik. Tidak berhenti sampai disitu saja naskah akademik akan dibawa ke praktisi guna dikaji dan dibahas kembali. Hasilnya baru kita serahkan ke Panmus untuk dibawah ke rapat paripurna untuk dibicarakan bersama Pemerintah dan DPR RI. Disitulah peran Komite IV DPD RI dalam hal merumuskan RUU kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan menjadi produk hukum dalam hal ini UU," ungkapnya.

Siska Marleni optimis, serapan aspirasi dari Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Provinsi Sumsel ini akan berbuah hasil memuaskan.

"Jika tidak ada halangan pada Juli 2018 mendatang usulan tersebut bisa terealisasi menjadi produk hukum, Insya Allah," pungkasnya.[rik]

Komentar Pembaca
Mendagri Bikin TNI Cemburu

Mendagri Bikin TNI Cemburu

SENIN, 29 JANUARI 2018 , 13:00:00

Melawan Hoax Dan Ujaran Kebencian

Melawan Hoax Dan Ujaran Kebencian

JUM'AT, 26 JANUARI 2018 , 21:00:00

Jokowi Harus Terbitkan Perppu LGBT

Jokowi Harus Terbitkan Perppu LGBT

JUM'AT, 26 JANUARI 2018 , 19:00:00

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 09:45:00

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:31:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00