Salah Tangkap, Polda Dituntut Rp 1 Miliar

Sosial  KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 10:20:00 WIB

Salah Tangkap, Polda Dituntut Rp 1 Miliar

net

RMOL. Herianto (33 tahun) dan Aris Winata Saputra (23 tahun) yang merupakan korban kasus penyiksaan dan salah tangkap dari Polda Metro Jaya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat guna menuntut ganti rugi akan kek­erasan yang mereka alami.

Kuasa hukum pemohon yang juga pengacara publik LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari, menuturkan Herianto dan Aris adalah orang pertama yang mengajukan ganti kerugian atas kesalahan penetapan tersangka oleh polisi.

Keduanya merupakan korban penyiksaan dan salah tangkap atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Pada Jumat ,7 April 2017 malam hari keduanya ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan hanya ber­bekal pengakuan paksa yang diperoleh dari serangkaian tin­dakan penyiksaan,"  ujarnya.

Sejak itu mereka ditahan hingga 13 Juni 2017.

Herianto dan Aris baru mendapatkan keadilan setelah memenangkan sidang praperadilan penetapan tersangka hingga status tersangkanya dicabut oleh hakim PN Jakarta Selatan. Demi menuntut keadilan seutuhnya, kini Herianto dan Aris sedang berjuang menuntut Kepolisian RI c.q Polda Metro Jaya membayar ganti rugi dan merehabilitasi nama baiknya akibat penyiksaan dan salah tang­kap yang dilakukan.

Ghifari menerangkan, per­mohonan praperadilan ganti rugi tersebut didaftarkan dengan tuntutan agar pemerintah mem­bayar ganti rugi dengan besaran mencapai Rp 1 miliar lebih. Rinciannya, kerugian materiil sebesar Rp. 56.230.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.01.3.000.000,00.

"Besarnya tuntutan ganti kerugian tersebut sebenarnya masih belum sebanding dengan akibat perampasan hak oleh Polda Metro Jaya yang sewenang-wenang menangkap dan me­nyiksa kedua tulang punggung keluarga tersebut yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan montir ini," sebutnya.

Pihaknya menyesalkan ketidakhadiran pihak termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, pada sidang tanggal 8 Januari lalu, akibatnya sidang akan digelar lagi pada 15 Januari mendatang.

Tidak hadirnya Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak disiplinnya dan patuhnya aparat penegak hukum dalam menjalani proses hukum adalah bentuk pengingkaran atas perin­tah Undang-Undang.

"Akibat dari penundaan sidang oleh hakim, membuat Herianto dan Aris tertunda pula berjuang merebut keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilaku­kan oleh Polda Metro Jaya kepada mereka berdua," imbuh Ghifari.

Sementara, Herianto dan Aris mengungkapkan penyiksaan yang dilakukan kepada mereka sangatlah keji "Sekujur tubuh kami dipukul, ditendang, dialiri aliran listrik, diludahi, hingga mulut dan bagian kemaluan kami dioles menggunakan bal­sam," kata Herianto.

Selain itu, penangkapan se­wenang-wenang dan penyiksaan yang dilakukan kepada ked­uanya berdampak secara fisik dan psikis, dan juga berpengaruh dalam menjalani kegiatan kesehariannya.

Mereka merasakan ada yang berbeda dari sikap orang-orang yang berada di lingkungannya setelah mereka dibebaskan. "Orang melihat saya 'berbeda' sejak keluar dari penjara," ujar Aris. [rhd/rakyat merdeka]



Komentar Pembaca
Anies Pencitraan Pakai Becak

Anies Pencitraan Pakai Becak

RABU, 17 JANUARI 2018 , 19:00:00

Ini Alasan Airlangga Dipertahankan

Ini Alasan Airlangga Dipertahankan

RABU, 17 JANUARI 2018 , 17:00:00

Wiranto: Teruskan Pak OSO!

Wiranto: Teruskan Pak OSO!

RABU, 17 JANUARI 2018 , 15:00:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00

Didampingi Ayah

Didampingi Ayah

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 , 10:17:00

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 16:30:00