Belasan Dokter Spesialis Mundur Massal dari PNS

Sosial  SABTU, 09 DESEMBER 2017 , 11:27:00 WIB

Belasan Dokter Spesialis Mundur Massal dari PNS

net

RMOL. Merasa tidak sejalan lagi dengan manajemen rumah sakit, sebanyak 17 dokter spesialis yang bertugas di RS Regional Sulbar memilih mengundurkan diri sebagai dokter Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kekisruhan ini dinilai sangat parah. Bahkan pasien yang datang langsung pulang tanpa mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumat (8/12) kemarin.

Semua pintu poliklinik yang berjumlah 14 ruangan dalam kondisi terkunci. Hanya keluarga pasien dan perawat lalu lalang.

Para dokter spesialis melayangkan surat pengunduran diri kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.

Sementara Gubernur Ali Baal mengaku telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan manajemen RS untuk menyelesaikan masalah. Dia berjanji segera menyelesaikan masalah secepatnya.

"Paling tidak Senin sudah ada tindakan riil," janjinya seperti diberitakan JPNN.

Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Ahmad Aziz, yang dihubungi, juga mengaku tidak berada di Mamuju, melainkan di Pasangkayu, Mamuju Utara. Dia berjanji, hari ini, akan mencari akar masalahnya.

Pengajuan pengunduran diri 17 dokter spesialis itu berpotensi berbuntut panjang.

Direktur RS Regional Sulbar, dr Andi Munasir mempertimbangkan pelaporan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Namun, Munasir masih berharap dapat menyelesaikan masalah dengan duduk bersama. "Kalau masih ada jalan bisa diselesaikan dengan baik, apa salahnya. Saya yakin ini ada yang menjadi dalang, tapi itu masih sebatas dugaan saja," ungkapnya saat ditemui ruang kerjanya, Jumat 8 Desember.

Menurutnya, usulan membuat laporan atas saran Sekretaris Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin.

"Dia (Ismail, Red) mengatakan, jika merasa dicemarkan nama baik, silakan membuat laporan ke kepolisian.

Ketua LSM Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Sulbar, Ashari Rauf menyatakan, dokter harus mengedepankan pelayanan pasien dibanding apapun. Itu termuat dalam sumpah profesi dokter.

Aksi protes, katanya, sah-sah saja, namun tidak harus mogok kerja atau berhenti seenaknya.

"Masa jika tidak sejalan dengan direktur, langsung mogok atau mengancam berhenti. Seumpamanya direktur baru dilantik dan kembali tidak setuju, mogok lagi. Itu sudah tidak benar," katanya. [rhd]

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 19:00:00

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 17:00:00

Jokowi Manfaatkan Golkar

Jokowi Manfaatkan Golkar

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 15:00:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00

Didampingi Ayah

Didampingi Ayah

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 , 10:17:00

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 16:30:00