Tanpa Peradilan, IMB Hotel Ibis Harus Dicabut

Sosial  MINGGU, 03 DESEMBER 2017 , 15:31:00 WIB | LAPORAN: SADAM MAULANA

Tanpa Peradilan, IMB Hotel Ibis Harus Dicabut
RMOL. Pemerintah kota (Pemkot) Palembang kembali diingatkan untuk bersikap tegas dengan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I.

Pembangunan Hotel milik Thamrin Group yang sudah jelas merusak fasilitas umum (Fasum) dan mengakibatkan tanah longsong diwajibkan mengajukan permohonan IMB baru, sesuai bentuk bangunan.

"Berpedoman dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Pasal 114, Walikota Palembang dapat melakukan pencabutan IMB jika terdapat pelanggaran teknis di lapangan terhadap pelaksanaannya," kata Pakar Hukum Pidana Unsri, Dr. H. Yuli Asmara Triputra SH., MHum, Minggu (3/12).

Menurut Yuli, ada tiga aspek yuridis sebuah produk hukum dapat menjadi cacat. Pertama ialah adanya unsur dwang (paksaan). Kemudian adanya unsur dwaling (penyesatan) dan terakhir unsur bedrog (penipuan).

"Jika salah satu poin itu ada dalam proses penertiban sebuah keputusan yang menjadi produk hukum, maka akan menjadi cacat yuridis," jelasnya.

Berdasarkan informasi media terkait persoalan IMB Hotel Ibis sudah memenuhi dua unsur di atas sehingga pemerintah tidak memiliki pilihan atau tidak bisa berdalih lagi kecuali menerapkan aturan yang ada. Selain itu, dampak dari aktivitas pelaksanaan IMB itu sudah terlihat dengan adanya tanah longsor.

Dengan fakta yang ada, jelas Yuli, Pemkot harus bersikap tegas dengan tidak terkesan membedakan setiap pelanggaran. Dalam hal ini tidak bisa tebang pilih dalam menerapkan Perda karena akan berdampak buruk bagi penegakan peraturan.

"Dalam presfektif saya Walikota harus mencabut IMB Hotel Ibis yang bermasalah itu tanpa harus menunggu peradilan. Jika nanti ada pihak yang merasa dirugikan atas pencabutan itu, barulah pihak tersebut mengajukan permohonan peradilan ke TUN dan hal ini lumrah saja," terangnya.

Dia meminta kepada pemerintah hendaknya mewakili kepentingan semua masyarakat. Siapapun yang salah harus ditindak, jangan aturan itu hanya dibuat saja tanpa ditegakkan.

"Pernyataan Pak Sekda yang saya baca dimedia beberapa waktu lalu sangat tidak berorientasi dengan hukum kalau pencabutan IMB Hotel Ibis harus menunggu peradilan," tegasnya.

Sementara Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. HC (AIMS). H. M. Rasyid Ariman SH. MH. AV. ADV berpendapat, ada dua jalan yang harus dilakukan jika ada pemohon IMB melakukan pelanggaran teknis. Bisa melalui jalur administrasi atau jalur hukum.

Jika tertangkap tangan, dalam hal ini Satuan Pol-PP melihat adanya kesalahan di lapangan, maka bisa langsung melakukan tindakan berupa penyetoran dan pembongkaran.

Tapi kalau ada pihak ke tiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan IMB tersebut maka harus membuat pengaduan ke Pemkot Palembang. Jika tidak ditindak bisa dilanjutkan ke Gubernur dan seterusnya.  [yip]

Komentar Pembaca
Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi

Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 21:00:00

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Bantuan Kemanusiaan Pusri Untuk Lombok NTB

Bantuan Kemanusiaan Pusri Untuk Lombok NTB

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 , 11:56:00