Tanpa Peradilan, IMB Hotel Ibis Harus Dicabut

Sosial  MINGGU, 03 DESEMBER 2017 , 15:31:00 WIB | LAPORAN: SADAM MAULANA

Tanpa Peradilan, IMB Hotel Ibis Harus Dicabut
RMOL. Pemerintah kota (Pemkot) Palembang kembali diingatkan untuk bersikap tegas dengan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I.

Pembangunan Hotel milik Thamrin Group yang sudah jelas merusak fasilitas umum (Fasum) dan mengakibatkan tanah longsong diwajibkan mengajukan permohonan IMB baru, sesuai bentuk bangunan.

"Berpedoman dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Pasal 114, Walikota Palembang dapat melakukan pencabutan IMB jika terdapat pelanggaran teknis di lapangan terhadap pelaksanaannya," kata Pakar Hukum Pidana Unsri, Dr. H. Yuli Asmara Triputra SH., MHum, Minggu (3/12).

Menurut Yuli, ada tiga aspek yuridis sebuah produk hukum dapat menjadi cacat. Pertama ialah adanya unsur dwang (paksaan). Kemudian adanya unsur dwaling (penyesatan) dan terakhir unsur bedrog (penipuan).

"Jika salah satu poin itu ada dalam proses penertiban sebuah keputusan yang menjadi produk hukum, maka akan menjadi cacat yuridis," jelasnya.

Berdasarkan informasi media terkait persoalan IMB Hotel Ibis sudah memenuhi dua unsur di atas sehingga pemerintah tidak memiliki pilihan atau tidak bisa berdalih lagi kecuali menerapkan aturan yang ada. Selain itu, dampak dari aktivitas pelaksanaan IMB itu sudah terlihat dengan adanya tanah longsor.

Dengan fakta yang ada, jelas Yuli, Pemkot harus bersikap tegas dengan tidak terkesan membedakan setiap pelanggaran. Dalam hal ini tidak bisa tebang pilih dalam menerapkan Perda karena akan berdampak buruk bagi penegakan peraturan.

"Dalam presfektif saya Walikota harus mencabut IMB Hotel Ibis yang bermasalah itu tanpa harus menunggu peradilan. Jika nanti ada pihak yang merasa dirugikan atas pencabutan itu, barulah pihak tersebut mengajukan permohonan peradilan ke TUN dan hal ini lumrah saja," terangnya.

Dia meminta kepada pemerintah hendaknya mewakili kepentingan semua masyarakat. Siapapun yang salah harus ditindak, jangan aturan itu hanya dibuat saja tanpa ditegakkan.

"Pernyataan Pak Sekda yang saya baca dimedia beberapa waktu lalu sangat tidak berorientasi dengan hukum kalau pencabutan IMB Hotel Ibis harus menunggu peradilan," tegasnya.

Sementara Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. HC (AIMS). H. M. Rasyid Ariman SH. MH. AV. ADV berpendapat, ada dua jalan yang harus dilakukan jika ada pemohon IMB melakukan pelanggaran teknis. Bisa melalui jalur administrasi atau jalur hukum.

Jika tertangkap tangan, dalam hal ini Satuan Pol-PP melihat adanya kesalahan di lapangan, maka bisa langsung melakukan tindakan berupa penyetoran dan pembongkaran.

Tapi kalau ada pihak ke tiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan IMB tersebut maka harus membuat pengaduan ke Pemkot Palembang. Jika tidak ditindak bisa dilanjutkan ke Gubernur dan seterusnya.  [yip]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00