RMOLSUMSEL

Home     


SAH! R-APBD OKU 2018 RP1,3 TRILIUN
JUM'AT, 01 DESEMBER 2017 , 19:11:00 WIB
LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

RMOLSUMSEL
  

RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar rapat Paripurna Pengesahan R-APBD OKU 2018, tadi malam (30/11).

Pengesahan R- APBD OKU tahun 2018 ini juga ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis dan Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani.

Sekretaris DPRD (Sekwan) OKU, A Karim, melaporkan sesuai dengan tata tertib DPRD OKU, anggota DPRD yang hadir dinyatakan kuorum dan sidang paripurna dapat dilaksanakan.

Berdasarkan laporan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD OKU dengan Dinas/Kantor, Badan Satuan Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Kab OKU dalam membahas dan meneliti R-APBD OKU tahun 2018 yang dibacakan anggota DPRD OKU,  Ramawala, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) R-APBD OKU 2018 sebesar lebih kurang Rp159,5  miliar.

Antara lain terdiri pajak daerah sekitar Rp 41,1 miliar, Retribusi Daerah sebekitar Rp 3,2 miliar,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp 3,5 miliar dan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp 111,5 miliar.

Sementara, dana perimbangan sekitar Rp 910,5 miliar. Yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 241,2 miliar.

Dengan demikian disampaikan R-APBD OKU tahun 2018 sebesar lebih kurang Rp 1,3 triliun.

Sementara jumlah total belanja daerah R-APBD 2018 direncanakan lebih kurang Rp 1,4 triliun. Dimana terdiri dari 51,65 persennya untuk  belanja tidak langsung. Sementara 48,35 persennya untuk belanja langsung. Dengan demikian mengalami surplis (Defisit) sekitar Rp 152,3 miliar.

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs H Kuryana Azis mengatakan, pembahasan R-APBD OKU 2018 kali ini dilaksanakan dalam waktu cukup singkat.

Hal ini dilakukan demi kepentingan pembangunan daerah dan keberlanjutan pembangunan di daerah berjuluk Bumi Sebimbing Sekundang.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pembahasan RAPBD ini," ucapnya.

Hasil pembahasan ini akan segera disampaikan ke Gubernur (pemerintah provinsi sumsel) untuk dilakukan evaluasi. Paling lambat 3 hari kerja setelah penandatanganan.

"Jika hasil evaluasi tidak ada perubahan maka Raperda tentang APBD akan ditetapkan penjadi Perda OKU. Sebaliknya jika ada evaluasi maka bupati bersama DPRD harus menyesuaikan dan menyempurnakan kembali APBD tersebut," katanya.

Dengan sudah disahkannya RAPBD ini, artinya pemerintah sudah mempunyai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kerja pemerintah kabupaten. "Ini semua dilakukan untuk kemajuan daerah berjuluk bumi sebimbing sekundang," ungkapnya. [win/ADV]


Baca juga:


Komentar Pembaca






Berita Populer