RMOLSUMSEL

Home     


KARENA ILLEGAL, SEMUA PENGELOLAAN MINYAK DI MUBA HARUS DITUTUP
MINGGU, 12 NOVEMBER 2017 , 22:34:00 WIB
LAPORAN: HAFIZ AL - FANGKY

AHMAD SYAIFUDIN/RMOLSUMSEL-FIZ
  

RMOL. Ketua Forum Demokrasi Rakyat (FDR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Ahmad Syaifudin  mendesak, Pemkab Muba, aparat Kepolisian, dan instansi terkait melakukan penegakan supremasi hukum terhadap semua pengolahan minyak bumi di Kabupaten Muba yang illegal karena hanya menguntungkan segelintir orang.

Dikatakan Tokoh pemuda ini, minyak illegal di Muba bukan hanya illegal driling. Walaupun ditutup ke 17 sumur minyak di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman besok , tidak akan membuat Muba menjadi daerah bebas penghasil minyak illegal.

"Ada 2 opsi yang harus dilakukan semua pihak. Tegakkan supremasi hukum atau legalkan saja. Jangan dilakukan pembiaran yang hanya mengutungkan mereka pemain minyak illegal tetapi berdampak pada kerugian jangka panjang,"Kata Zuhri kepada RMOLSumsel. Com, Minggu (12/11).

Ia menyebut, minyak bumi di Muba yang saat ini dikelola segilintir masyarakat baik dari sumur minyak peninggalan Belanda, Jepang, well yang tidak dikelola perusahaan explorasi kemudian digarap masyarakat atau yang diexplorasi menggunakan cara drill sederhana jelas tidak mempunyai izin alias illegal.

"Jadi bukan cuma illegal drilling. Semua harus ditutup sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa curiga di masyarakat," tegasnya.

Dijelaskannya, pengelolahan minyak apalagi harus mempunyai izin yang resmi dari Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Pertambangan dan Energi sesuai yang diatur dalam UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

“Ada prosedur untuk mendapatkan izin. Jangan hanya mengantongi Perda dan rekom sana sini dianggap sudah sah. Kan ada izin dari Menteri cq Dirjen Migas” bebernya.

Dikatakannya juga bahwa aparat semestinya lebih jeli melakukan penyelidikan sehingga pengelolaan minyak secara ilegal dapat diusut.

“Sudah berlangsung lama, koq semakin lama semakin menjadi. Atau sudah tertutup semua dengan hasil minyak illegal ini?" ungkapnya.

Pengelolaan minyak baik dari sumur eks Belanda, pengeboran sumur secara sederhana, pengelolahan sumur peninggalan perusahaan yang pernah beroperasi di areal itu sangat berdampak kepada lingkungan dengan pencemaran besar-besaran.

"Sangat merugikan, bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan minyak ini. Masyarakat yang mana yang merasa untung adalah masyarakat yang hanya berpikir sesaat. Tanah, udara dan air semua di lokasi pengelolaan minya menjadi tercemar" tegasnya lagi.

Lebih lanjut, pihak perusahaan pertambangan sendiri seperti yang diamanatkan dapat melakukan invetarisir sumur-sumur minyak yang berada dalam kawasan lapangan kerjanya sehingga dapat mencegah adanya pengelolaan minyak secera illegal.

FDR Muba juga mendapatkan informasi pembelian minyak dari masyarakat oleh Perusahaan sehingga setelah di tangan Perusahaan tersebut minyak menjadi hasil yang legal padahal jelas itu hasil masyarakat yang belum berizin.

"Perusahaan itu juga masih dipertanyakan apakah sudah mempunyai izin, kelayakan operasional dan badan hukum explorasi. Atau hanya KUD kita nanti akan melakukan investigasi lanjutan"terangnya lagi.

Perlu digaris bawahi juga, ketentuan pidana juga tertuang alam UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tertuang dalam Bab XI pasal 51 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53 , setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Juga pada hurup d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 23 tanpa lzin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dan pasal 54, setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

"Kita berharap ini cepat selesai dan jangan berlarut-larut lagi. Karena apa yang kita ungkapkan adalah fakta demi Muba dan generasi kedepannya nanti," tegasnya. [ida]


Baca juga:
LAGI, JAGO MERAH BERKOBAR DI LUBUKLINGGAU
SUMSEL BORONG TUJUH MEDALI PEPARNAS DI SOLO
PRESIDEN ASTAF BERPAKAIAN ADAT
RESMI, HARNOJOYO JADI CAWAKO PALEMBANG
TEST EVENT TENNIS, RIFQY FITRIADI BORONG GELAR


Komentar Pembaca






Berita Populer

Harno: Bank Palembang Harus Seperti Bank SumselBabel
Barang Zaskia Mecca dan Herfiza Novianti Ada di Sini Loh...
Sidak Stok Ketersediaan Sembako, Bupati OKU Marah Besar!