Reklamasi Jalan Terus, Membiarkan Negara Dalam Negara

Politik  RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 08:41:00 WIB

Reklamasi Jalan Terus, Membiarkan Negara Dalam Negara
RMOL. Jika proses pembangunan pulau di Teluk Jakarta terus dilanjutkan berarti membiarkan proses berdirinya negara di dalam negara. Karena itu, reklamasi harus dihentikan.

"Tidak boleh ada negara di dalam negara," tegas anggota Komisi IV DPR Hermanto  kepada wartawan, Rabu (8/11).

Menurut Hermanto, Joko Widodo sendiri sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjabat presiden maupun saat memimpin DKI Jakarta.

"Negara Indonesia tidak mengeluarkan izin. Jadi, kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan Indonesia," terangnya.

Karena merasa milik sendiri, maka publik tidak bisa mengakses pulau-pulau yang dibangun.

"Publik jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja sudah diusir oleh penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri," kata Hermanto.

Untuk itu, dia meminta Gubernur Anies Baswedan tegas merealisasikan janji kampanyenya dalam menghentikan proyek reklamasi.

"Adapun, untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi disita saja oleh negara. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," pungkas Hermanto.[wid]


Komentar Pembaca
Sampaikan Visi Misi, Jokowi Langgar UU Pemilu?

Sampaikan Visi Misi, Jokowi Langgar UU Pemilu?

SENIN, 14 JANUARI 2019 , 15:00:00

Lemahkan Petani, Menteri Enggar Mengecewakan!

Lemahkan Petani, Menteri Enggar Mengecewakan!

SENIN, 14 JANUARI 2019 , 13:00:00

Alumni

Alumni "Nasi Bungkus" UI For Jokowi

MINGGU, 13 JANUARI 2019 , 21:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00