RMOLSUMSEL

Home     


SHI RAGUKAN KEMAMPUAN WWF TUNTASKAN SENGKETA LAHAN
SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 22:22:00 WIB
LAPORAN: SUHARDI

MUKRI FRIATNA MEMBERI KETERANGAN PERS/RMOLSUMSEL-SUHARDI
  

RMOL. Organisasi kemasyarakatan (ormas) Sarekat Hijau Indonesia (SHI) pesimis,  persoalan sengketa lahan dapat tuntas pasca nota kesepahaman pembentukan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pada 19 Oktober lalu. Dengan nota kesepahaman itu, Kemenko Perekonomian dalam hal ini telah menunjuk World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia sebagai project management office (PMO).

Demikian disampaikan Mukri Friatna, Kepala Departemen Keorganisasian dan Kaderisasi Pimpinan Pusat SHI, dalam keterangan persnya di Palembang, Senin (23/10).

Menurutnya, WWF merupakan organisasi non pemerintah yang fokus pada ekosistem sehinga tak tepat jika WWF menangani persoalan agraria.

Lebih jauh dia menilai, terkait nota kesepahaman tersebut, SHI dan Spora Institute curiga adanya upaya pembelokan agenda reforma agraria dalam kendali Kemenko Perekonomian.

Dia menilai tidak tepat jika WWF memimpin secretariat bersama RAPS. Hal ini didasarkan karena bukan ranah WWF menggeluti reforma agraria, public akan membenarkan jika saja konteknya adalah penyelamatan hutan atau pelestarian ekosistem.

Public pun kata dia, mengetahui bahwa WWF memiliki kerjasama dengan perusahaan besar yang terlibat dalam penghancuran hutan di Indonesia, dan WWF merupakan lembaga internasional

"Urusan agraria yang fokus utamanya adalah tanah bukan persoalan yang sederhana seperti pembagian sertifikat, itu hanya bagian kecilnya saja. Urusan agraria ini sangat terstruktur, bisa mengatasi konfliknya saja sebagaimana terjadi di Mesuji Sumsel dan Lampung pada 2011 lampau, itu sudah sangat baik. Apalagi jika sampai terlaksana proses reforma agraria sejati," kata Mukri Friatna.

Mukri menjelaskan lagi, bahwa objek tanah dan hutan yang akan menjadi perhatian pekerjaan seluas 21,7 juta ha yang terdiri dari 9 juta tanah objek reforma agraria dan 12,7 juta diperuntukan bagi perhutanan sosial.

"Untuk perhutanan sosial saja dalam lima tahun baru terpenuhi 1,3 juta ha, padahal prosesnya sederhana. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan reforma agria yang merupakan pekerjaan berat," imbuhnya.

Secara organisasi, Sarekat Hijau Indonesia dan Spora Institute tidak berharap urusan reforma agrarian dan perhutanan sosial (RAPS) disubkontrakan pada pihak ketiga.

Pihaknya menginginkan negara yang langsung berperan sebagaimana semangat nawa cita yang diusung pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kala.

"Dan yang paling penting, kami tidak menghendaki ada egenda untuk meminggirkan rakyat yang sejatinya sebagai penerima tanah beralih kepada pemilik modal dan korporasi besar. Ini sangat berbaya bagi keberlangsungan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Karena itu SHI dan Spora Institute meminta Presiden mengevaluasi bahkan mengganti Menteri Koordinator Perekonomian jika diketahui memiliki rencana jahat untuk membelokan agenda reforma agraria," pungkasnya.

Sementara itu Rian syahputra, Kepala Departemen Kaderisasi dan Organisasi SHI Sumsel, mengatakan dengan ditunjuknya WWF oleh Kemenko Perekonomian sebagai sebagai project management office maka diyakininya akan sulit untuk mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang selama ini terjadi.

"Kalau WWF yang menangangi persoalan ini akan tambah sulit menyelesaikan persoalan sengketa lahan. Karena WWF ini bukan ngurusi agraria, dia konsen ke ekosistem," katanya. [ida]


Baca juga:
GERINDRA: PEMERINTAH SADAR PERPPU ORMAS PERLU DIREVISI
KEPUTUSAN PERPPU ORMAS BAKAL DITEMPUH LEWAT VOTING
TIGA TAHUN JOKOWI, KEAMANAN, KEMARITIMAN DAN REFORMASI AGRARIA MASIH PAYAH
TES SEKDA JANGAN TIMBULKAN KEGADUHAN
PERHATIAN! 1.000 PTS INI AKAN DICABUT IZINNYA


Komentar Pembaca






Berita Populer

Pusri Luncurkan Demplot Kopi Berteknologi Tinggi
Rayakan HUT Ke-43, PTSB Menjawab Tantangan
Pendapatan PT Semen Baturaja Tahun Ini Turun, Kok Bisa?