RMOLSUMSEL

Home     


TERUS MENANTANG, IZIN PEMBANGUNA HOTEL IBIS BAKAL DICABUT
JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 08:37:00 WIB
LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

  

RMOL. Pihak Thamrin Group sepertinya sama sekali tidak takut dengan ancaman sanksi, baik administrasi sampai pidana, terkait dengan permasalahan pembangunan hotel Ibis yang dilakasanakannya.

Dimana, meski sudah mendapat teguran keras terkait proses administrasi yang belum jelas, PT Indo Citra Mandiri (ICM) selaku pengembang Hotel Ibis Palembang, tidak perduli dengan teguran termasuk adanya penyegelan yang terjadi. Karena, tanpa rasa bersalah, anak perusahaan PT Thamrin Group tersebut, terus melaksanakan proses pembangunan.

Hal itu mendapat tanggapan dari kuasa Hukum PT Sebangun Bumi Andalas (SBA), Mulyadi, SH, selaku pihak yang dirugikan akibat adanya proses pembangunan yang menyalahi aturan tersebut.

"Ini adalah kesalahan fatal dan terjadi pelanggaran hukum oleh PT ICM. Karena, apa yang dilakukan pengembang hotel Ibis telah menyebabkan kerusakam dimama-mana. Tapi, kemyataan dilapangan, tidak ada tindakan tegas yang diberikan," sampainya.

Mulyadi menerangkan, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT ICM  (Tahmrin Group) sesuai UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Pasal 46, dimana setiap pemilik atau penguna bangunan gedung harus memenuhi ketentuan dalam UU. Bagi pihak yang melanggar ada ancaman pidana paling lama tiga tahun dan denda 10 persen dari nilai bangunan jika karena mengakibat kan kerugian harta orang lain.

"Kami berharap ada tindakan dari Pemerintah. Karena, pelanggaran Perda adalah pelanggaran hukum. Jadi Pemkot bisa mengambil tindakan," imbuhnya.

Lemahnya tindakan yang dilakukan Pemkot terhadap pelanggaran dari pembangunan hotel Ibis, juga mendapat respon dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Adi Apriliansyah.

Dimana, perlu dicatat, persoalan ini tidak ada kaitannya dengan politik, kasus Hotel Ibis ini real dan harus mendapat penanganan dari pihak terkait di lingkungan Pemkot Palembang.

"Tegakkan Perda Kota Palembang, jangan hanya giliran PKL kita berani, sedangkan persoalan ini sudah jelas pelanggaran yang dilakukan, tidak ada tindakan. Kalau rakyat kecil ada persolan tidak sampai sebulan langsung dibongkar. Sekarang giliran orang besar, tidak ada tindakan tegas sampai berbulan-bulan," katanya, saat melakukan rapat bersama, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palembang, Dinas PU PR, Dishub, Satpol PP dan dinas terkait lainnya, kemarin, Kamis (12/10/17).

Sementara itu, Pelakasana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada dinas terkait, untuk menjelaskan secara real, persoalan ini ditunggu sampai Senin (16/10/17), kalau memang sudah ada SP sampai tiga kali, pihaknya siap mencabut izin Hotel Ibis.

"Kalau dinas terkait sudah melayangkan SP sampai 3 kali, tolong sampaikan pada kami. Kami siap mencabut atau membekukan izinnya,"tegasnya.

Sementara itu, Kabid Keselamatan, Dishub Palembang, Zulkifli mengatakan, jika pihak Hotel Ibis tidak mau membuat surat pernyataan, sampai Senin (16/10), pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi itu sampai kapanpun.

"Surat pernyataan kami tunggu sampai Senin. Kalau tidak tidak akan keluar rekomendasi Amdal Lalin, perlu diketahui juga, sampai saat ini tempat parkir yang disediakan baru untuk 56 unit mobil, sementara yang kami minta 86, jadi kurang 30, ini wajib dipenuhi," tandasnya. [yip]


Baca juga:
PENERIMAAN PAJAK BPPD OVER TARGET, HARNOJOYO SUMRINGAH
JELANG TERIMA HIBAH, PEMKOT PALEMBANG DIUNDANG BERLAYAR DENGAN KRI NUSANIVE
KUASA HUKUM PT SBA MINTA PEMKOT 'BEKUKAN'PEMBANGUNAN HOTEL IBIS
SALAMI PEMBALAP
HARNO JOYO: SELAMAT JALAN KAKANDA


Komentar Pembaca






Berita Populer

Panwaslu Itu Lembaga Atau Bukan? Kok Enteng Banget Keluarkan Pengumuman
Kapolda: DPD Abujapi Sumsel Dilantik, Polda Sangat Terbantukan
Kasus PHK Sepihak Koran Sindo Siap Disidangkan