Acuhkan Aturan Hukum, Walikota Bisa Pidanakan Thamrin

Sosial  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 07:51:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Acuhkan Aturan Hukum, Walikota Bisa Pidanakan Thamrin
RMOL. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, menghentikan pembangunan Hotel Ibis Palembang milik Thamrin Group, tidak mampu dilakukan.

Meski mendapat peringatan dan teguran keras, PT Indo Citra Mandiri (ICM), selaku pengembang Hotel Ibis Palembang milik PT Thamrin Group, tetap dapat bekerja dengam santai, meski revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), belum dilakukan hingga saat ini.

Informasi yang berhasil dihimpun, hari ini, Selasa (10/10/17), PT Mitra Konstruksi selaku pihak kontraktor yang melaksanakan pembangunan Hotel Ibis Palembang yang berada di jalan Letkol Iskandar, kembali melakukan aktifitas kerja.

Padahal, sampai hari ini, ungkap Sekretaris Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, Yan Sabar Sihotang mengaku, hingga saat ini pihak PT Thamrin Group belum mengurus, revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis.

"Kalau datanya sampai sekarang pengajuan revisi untuk Hotel Ibis belum ada. Itu sudah kami cek di sistem," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Rahmat Fauzi mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang bangunan gedung, ada sangsi administratif ada juga sangsi pidana, bagi pengguna atau pemilik bangunan yang melanggar aturan.

Dalam Pasal 176 mengenai sangsi administratif meliputi, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB gedung dan pembongkaran bangunan gedung.

Sementara dalam pasal 181 mengenai sangsi pidana berbunyi, setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017, diancam kurungan badan selama 6 bulan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud tidak pidana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi sudah jelas dalan Perda Kota Palembang, wajib mentaati aturan yang berlaku. Apabila tidak mengindahkannya, maka sangsi administratif dan pidana menanti," tegasnya.

Berdasarkan lembar kendali dari DPMPTSP Palembang, Nomor pendaftaran 0701.1442.12. 2014, pendaftaran IMB pembangunan Hotel Ibis dengan pemohon Gunawati Pandarmi O, dilakukan pada tanggal 19-12-2014 dan dikeluarkan atau pengambilan pada tanggal 09-12-2016.

Sedangkan, dari hasil kesepakatan bersama DPRD Kota Palembang, OPD terkait serta pihak Thamrin Group pada Senin, (5/9/17) lalu, untuk menghentikan aktivitas pembangunan Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I sebelum IMB Nomor 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 atas nama Gunawati Pandarmi O/PT Indo Citra Mulia direvisi. [yip]

Komentar Pembaca
Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

KAMIS, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00

Hadi Tjahjanto - Pengamanan Asian Games (Bag.1)

Hadi Tjahjanto - Pengamanan Asian Games (Bag.1)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Tolak Hasil Pilkada

Tolak Hasil Pilkada

KAMIS, 28 JUNI 2018 , 22:45:00

Berikan Pernyataan Perdana

Berikan Pernyataan Perdana

RABU, 27 JUNI 2018 , 23:22:00

Massa Minta PSU Pilgub Sumsel 2018

Massa Minta PSU Pilgub Sumsel 2018

JUM'AT, 06 JULI 2018 , 18:37:00