SITU/HO Telah Dihapuskan, Pemkab Lahat Kehilangan Pendapatan 1M

Ekonomi  MINGGU, 08 OKTOBER 2017 , 22:33:00 WIB | LAPORAN: ANDI SYAHRIAL

SITU/HO Telah Dihapuskan, Pemkab Lahat Kehilangan Pendapatan 1M

ilustrasi/net

RMOL. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat bakal kehilangan pendapatan hingga Rp 1 miliar, setelah Pemerintah Pusat menghilangkan kewajiban memperoleh Surat Izin Tempat Usaha ( SITU/HO). Namun, bagi dunia usaha penghapusan perizinan itu cukup membantu.

"Berimbas kepada PAD lebih kurang Rp  1 miliar dalam setahun. Solusi pajak yang bisa ditemukan yakni PPn 10 persen untuk makanan, rumah makan dan restroran. Di mana, HO dipungut tiga tahun satu kali," kata Kepala DPMPSTP Lahat Ali Afandi melalui Kabid, Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan  Syamsul Bustoni, Minggu (8/10).

Syamsul menambahkan, berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Mendagri No. 19/2017, tertanggal 19 Juli 2017, ditindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumsel No. 035/SE/DPMPSTP/2017, perihal izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan dalam provinsi sumsel, tertanggal 18 September 2017.

"Kemudian dibuatkan surat dikirim ke Bupati Lahat, cq. BKD No 503.4/75/PMPTSP/2017, tertanggal 31 Juli 2017, tentang tindak lanjut Permendagri No 19/2017 tentang pencabutan pedoman penetapan izin gangguan di daerah," bebernya.

Nantinya, masih kata dia, izin gangguan dibuat dalam bentuk format persetujuan tetangga (kiri, kanan, belakang, depan) bersamaan dengan proses pengajuan/penerbitan izin pendirian bangunan (IMB).

"Hingga saat ini untuk bentuk format yang sesuai belum ditemukan," jelas Syamsul.

Syamsul menuturkan, SIUP dan TDP tetap buat, bagi perusahaan yang sudah mempunyai masa berlaku 5 tahun satu kali, apabila waktu perpanjangan untuk selanjutnya, perusahaan berdiri tidak perlu diperpanjang.

"Perusahaan baru harus buat SIUP dan TDP, untuk HO belum ada solusi penganti, tercantun di juknis dan juklak," katanya. [ida]

Komentar Pembaca
Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

KPK Berani Periksa Puan?

KPK Berani Periksa Puan?

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 09:00:00

TGPF Novel Tergantung Jokowi

TGPF Novel Tergantung Jokowi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 09:45:00

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:31:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00