RMOLSUMSEL

Home     


PENERIMAAN PAJAK BPPD OVER TARGET, HARNOJOYO SUMRINGAH
JUM'AT, 06 OKTOBER 2017 , 19:37:00 WIB
LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

KEPALA BPPD PALEMBANG H SHINTA RAHARJA/RMOLSUMSEL-RMS
  

RMOL. Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang terus mendapat pujian dari Walikota Harnojoyo.

Hal itu dikarenakan kinerja OPD,  yang dulu bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tersebut, terus memberikan hasil surplus pada pajak pendapatan daerah Kota Palembang.

"Alhamdulillah tahun ini target BPPD surplus lagi. Padahal ini targetnya terus ditambah," tutur Harnojoyo usai rapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor BPPD, Jumat (6/10).

Lebih lanjut dikemukakannya, pada rapat evaluasi PBB yang dilaksanakan terakhir pada triwulan ketiga, BPPD sudah mengumpulkan Rp158 miliar dari target sekitar Rp150 miliar.

"Pada 2017, targetnya melebihi angka yang kita pinta. Bahkan, menjelang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) target tersebut ditingkatkan lagi agar menyentuh angka Rp163 miliar," tuturnya.

Harnojoyo mengungkapkan, upaya Pemkot Palembang mendongkrak penerimaan di se,tor pajak terus dilakukan. Salah satunya terkait dengan PBB. Sektor pelimpahan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sejak 2012 ini, menjadi tanggung jawab Pemkot dalam pengelolaannya.

Karena adanya pelimpahan, tentu ada sedikit problem yang yang harus diselesaikan. Seperti banyaknya Wajib Pajak (wp) yang menunggak akibat pendataan dan sistem yang berubah.

Untuk itu, Kepala BPPD Kota Palembang Shinta Raharja menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat program. Salah satunya program diskon bagi WP yang sudah menunggak PBB cukup lama.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan potongan sampai dengan 75% bagi WP yang menunggak PBB tahun 2002-2006," terangnya.

Menurut Shinta Raharja,  pihaknya sengaja menggenjot sektor ini, karena memang ada potensi yang dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017.

"Ini adalah inovasi BPPD Kota Palembang, sesuai instruksi Walikota untuk memberikan kemudahan pada masyarakat. Seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk lima tahun pertama 2002-2006 wajib pajak tidak perlu membayar denda tunggakan, hanya pokok utang yang itupun dipotong sebesar 75%," ulasnya.

Meski jatuh tempo pembayaran PBB sampai 30 September setiap tahun, Shinta mengatakan bahwa dalam program penghapusan denda  akan berlangsung sampai 31 Desember mendatang.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan moment ini. Karena pajak adalah bagian dari pembangunan. Tahun depan kami akan menambah lagi target di angka Rp200 miliar," tandasnya. [ida]


Baca juga:
JELANG TERIMA HIBAH, PEMKOT PALEMBANG DIUNDANG BERLAYAR DENGAN KRI NUSANIVE
SALAMI PEMBALAP
HARNO JOYO: SELAMAT JALAN KAKANDA
PENGHORMATAN TERAKHIR, JENAZAH ROMI DIBAWA KE BALAI KOTA
IDA FITRIATI KINI DAPAT SINYAL DUKUNGAN HANURA


Komentar Pembaca






Berita Populer

Bahagianya Para Pengantin Ini, Sudahlah Dinikahkan Massal Diinapkan di Hotel Pula
Camat IT II Buat Bank Sampah di Seluruh Kelurahan
Kadar Air Sungai Musi Masih Aman, Dinas LHK Minta Masyarakat Menjaganya