RMOLSUMSEL

Home     


DANA BANPOL NAIK
KPK LAIN DULU LAIN SEKARANG
KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 17:53:00 WIB

KETUA PANSUS KPK, AGUN GUNANJAR /NET
  

RMOL. Panitia Khusus DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) mengingatkan kembali salah satu tugas KPK adalah mengembalikan uang negara dari tangan koruptor.

Ironisnya, ia mengakui selama ini melihat porsi besar kerja KPK hanya berkutat pada pembangunan opini publik lewat media massa.

"Pekerjaan KPK seharusnya mengembalikan uang negara sebesar-besarnya, bukan sekadar membangun opini publik" ujar Ketua Pansus KPK, Agun Gunanjar Sudarsa, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Agun menyebut KPK sangat cerdik membangun opini publik lewat drama-darama pemberitaan. Ia memberi contoh. Ketika dia menjabat Ketua Komisi II DPR RI, salah satu pekerjaan besarnya adalah merevisi UU Partai Politik. Saat itu ada poin dalam revisi yang memberi kewajiban pada negara untuk memberikan dukungan anggaran pada partai politik.

"Saya kan orang yang paling keras (menyuarakan revisi), tetapi saya kan juga sering di-bully, dianggap untuk apa partai politik dikasih uang. Nah, waktu itu yang paling keras menolak adalah KPK," jelasnya, seperti diberitakan RMOL.

Kenyataan begitu berbeda sekarang. Menurut dia, saat ini KPK seolah ingin menjadi pahlawan dengan mengatakan kenaikan dana bantuan partai politik seharusnya naik menjadi Rp 10 ribu per satu suara sah, bukan Rp 1000 per suara sah seperti diputuskan Menteri Keuangan.

"Ya, saya kaget saja. Kenapa dulu saya di-bully, kok sekarang berlomba jadi pahlawan?" ungkap politisi Golkar itu.

Kemarin, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, besar dana bantuan untuk partai politik (parpol) idealnya Rp 10 ribu per satu suara sah. Hal itu agar parpol sehat dan mampu membiayai kegiatan politik dan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat.

Baru-baru ini, pemerintah menyepakati besaran dana bantuan parpol sebesar Rp 1000 per satu suara sah, naik dari sebelumnya yakni Rp 108 tiap satu suara sah. [sri]











Baca juga:
FADLI ZON: SUDAH LIHAT ISI SURATNYA BELUM?
PENERIMAAN CPNS MELANGGAR KESEPAKATAN MENPAN-RB DAN DPR RI
FADLI ZON NGAKU JADI KORBAN HOAX
SISTEM REKRUTMEN DAN KADERISASI BIAR JADI DOMAIN PARTAI
PANSUS KPK UNDANG PUSLABFOR BAHAS CCTV OTT DI BPK


Komentar Pembaca






Berita Populer

Orang Ini Disebut Juara 1 Koruptor di Indonesia
Salahkan Amien Rais Soal Amandemen UUD 1945, Try Sutrisno Lupa Sejarah
Rupanya Banyak Warga Palembang Ingin Ustadz Taufik Jadi Walikota