RMOLSUMSEL

Home     


SISTEM REKRUTMEN DAN KADERISASI BIAR JADI DOMAIN PARTAI
KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 15:36:00 WIB
LAPORAN: RAHMAD RAMLI

  

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kantor DPP Partai NasDem, Rabu (13/9). Tujuan kunjungan tersebut dalam rangka berdiskusi untuk mewujudkan politik berintegritas secara bersama-sama.

Selain Partai NasDem dan KPK, dalam diskusi yang mengangkat tema Sistem Integritas Partai Politik tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

KPK mengusulkan empat poin untuk membangun integritas partai politik, yaitu membangun komisi etik, sistim rekrutmen, sistem kaderisasi, dan akuntabilitas pendanaan partai.

Menanggapi usulan KPK tersebut, Wakil Bendahara DPP Partai NasDem Joice Triatman mengatakan, Partai NasDem menyambut baik usulan KPK dalam membangun akuntabilitas pendanaan partai politik.

“Poin yang kita sepakati dari empat usulan KPK adalah soal akuntabilitas partai politik. Dalam hal ini, kita juga meminta KPK untuk membangun instrumen-instrumen pencegahan yang lain, tidak hanya LHKPN saja,” tutur Joice kepada RMOLSumsel melalui siaran persnya.

Dia juga menambahkan, dalam membangun integritas partai politik, NasDem sudah melakukannya sejak lama lewat kerja sama dengan dua lembaga hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, joice melanjutkan, dalam membangun integritas partai politik, NasDem tidak lagi berada di tataran wacana, tapi sudah berada dilevel mengimplementasikan dan menjaga hal hal yang bersifat integritas.

“Sebagai contoh adalah pakta integritas untuk seluruh anggota DPR dari Partai NasDem di semua tingkatan. Salah satu poin dari pakta integritas itu adalah ketika kader Nasdem ditetapkan sebagai tersangka, maka otomatis gugur sebagai kader.” Joice menjelaskan.

“Untuk usulan KPK terkait dengan sistim rekrutmen dan kaderisasi, kita juga mengapresiasi. Namun, dua hal tersebut biarlah menjadi domain internal Partai lewat aturan partai seperti AD/ART dan PO,” tutup Joice. [rhd]

__________


Baca juga:
PANSUS KPK UNDANG PUSLABFOR BAHAS CCTV OTT DI BPK
SBY: RAKYAT TAHU KPK MUSUHNYA BANYAK
AHMAD DOLI KURNIA: SETNOV MANFAATKAN DPR UNTUK PRIBADI
EMRUS: MAAF AGUS RAHARDJO HARUS DILANJUTKAN PENGUNDURAN DIRI
KASUS NOVEL SUDAH 5 BULAN BELUM ADA TSK-NYA LOH PAK POLISI


Komentar Pembaca






Berita Populer

Rakerda PAN Kacau, Herman Deru 'Balik Belakang'
Ketua PAN Didesak Mundur, Eko: Legowolah, Itu Lebih Terhormat!
Bertekad Menang Besar Pilkada 2018, Demokrat Ajukan Nama-nama Beken