Perlindungan TKI Harus Perhatikan Aspek Kemanusiaan

Politik  RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 15:55:00 WIB | LAPORAN: RAHMAD RAMLI

Perlindungan TKI Harus Perhatikan Aspek Kemanusiaan

RMOLSumsel

RMOL. Diperlukan rumusan kebijakan yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait tenaga kerja di luar negeri. Selain itu, spektrum kebijakannya juga jangan hanya berdimensi ekonomi saja, tapi harus mencakup aspek kemanusiaan.

“Aspek perlindungan kemanusiaan bagi angkatan kerja haruslah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari kebijakan yang dibuat pemerintah, sampai pada regulasi yang harus ditaati oleh perusahaan tenaga kerja,” kata anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago saat membuka seminar bertema Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa (12/9), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Irma juga mengingatkan agar pemerintah ikut mereview format perjanjian angkatan kerja dengan para pihak yang mempekerjakan.

Kemudian sangat sering terjadi gap kebijakan seputar tenaga kerja di  luar negeri. Di satu sisi, negara yang memerlukan TKI (demander) menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan supplier. Sementara di sisi lain, format kebijakan yang dirumuskan untuk kepentingan TKI juga tidak tepat dengan format kebijakan negara demander.

Oleh karena itu di perlukan titik temu kebijakan sebagai solusi konstruktif bagi  dua belah pihak, sekaligus bagi kepentingan angkatan kerja itu sendiri.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Kebijakan ini harus dibenahi," ujar Irma Suryani usai memberikan keynote speech di acara seminar bertajuk Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa, (12/9).

Selain itu, Irma melanjutkan, untuk bisa menanggulangi TKI ilegal dibutuhkan kerja sama yang komprehensif antar BNP2TKI, Disnaker, Kemenlu, TNI, Kepolisian dam Imigrasi.

"Nah, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau lima institusi ini tidak bersama-sama, saya kira sulit di selesaikan yang namanya TKI ilegal itu," tegasnya.

Irma yang anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, masalah klasik tenaga kerja kita tidak pernah selesai akibat tidak adanya terobosan kebijakan dari Kemenaker dan BNP2TKI.

"Tidak ada terobosan sama sekali dari Kemenaker. Harusnya koordinasi dong, datang ke presiden minta anggarannya. Nah, kalau programnya bisa dipertanggungjawabkan saya yakin presiden kasih. Jangan programnya itu copy paste dari tahun ke tahun," ucapnya kepada RMOLSumsel melalui siaran persnya.

Menurut Irma, harus ada komitmen bersama untuk memperbaiki semua persoalan yang ada. Dia berharap, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah dapat mengupas tuntas persoalan tenaga kerja kita di masa akan datang.

Untuk diketahui, DPR RI saat  ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). RUU PPILN ini merupakan inisiatif DPR yang rencananya akan menggantikan UU No 39 Tahun 2004.

Seminar tersebut merupakan upaya memberikan masukan yang komprehensip terhadap RUU PPILN.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain Hermono Sekretaris Utama BNP2TKI, Raden Soes Hindharno Direktur PTKLN Kemenaker, Muhammad Iqbal Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, dan Timbul Siregar Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. [rel]

Komentar Pembaca
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

SELASA, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

SENIN, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 12:00:00

Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00

Pantau Jembatan Endikat

Pantau Jembatan Endikat

SABTU, 19 MEI 2018 , 13:33:00