RMOLSUMSEL

Home     


PERLINDUNGAN TKI HARUS PERHATIKAN ASPEK KEMANUSIAAN
RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 15:55:00 WIB
LAPORAN: RAHMAD RAMLI

RMOLSUMSEL
  

RMOL. Diperlukan rumusan kebijakan yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait tenaga kerja di luar negeri. Selain itu, spektrum kebijakannya juga jangan hanya berdimensi ekonomi saja, tapi harus mencakup aspek kemanusiaan.

“Aspek perlindungan kemanusiaan bagi angkatan kerja haruslah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari kebijakan yang dibuat pemerintah, sampai pada regulasi yang harus ditaati oleh perusahaan tenaga kerja,” kata anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago saat membuka seminar bertema Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa (12/9), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Irma juga mengingatkan agar pemerintah ikut mereview format perjanjian angkatan kerja dengan para pihak yang mempekerjakan.

Kemudian sangat sering terjadi gap kebijakan seputar tenaga kerja di  luar negeri. Di satu sisi, negara yang memerlukan TKI (demander) menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan supplier. Sementara di sisi lain, format kebijakan yang dirumuskan untuk kepentingan TKI juga tidak tepat dengan format kebijakan negara demander.

Oleh karena itu di perlukan titik temu kebijakan sebagai solusi konstruktif bagi  dua belah pihak, sekaligus bagi kepentingan angkatan kerja itu sendiri.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Kebijakan ini harus dibenahi," ujar Irma Suryani usai memberikan keynote speech di acara seminar bertajuk Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa, (12/9).

Selain itu, Irma melanjutkan, untuk bisa menanggulangi TKI ilegal dibutuhkan kerja sama yang komprehensif antar BNP2TKI, Disnaker, Kemenlu, TNI, Kepolisian dam Imigrasi.

"Nah, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau lima institusi ini tidak bersama-sama, saya kira sulit di selesaikan yang namanya TKI ilegal itu," tegasnya.

Irma yang anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, masalah klasik tenaga kerja kita tidak pernah selesai akibat tidak adanya terobosan kebijakan dari Kemenaker dan BNP2TKI.

"Tidak ada terobosan sama sekali dari Kemenaker. Harusnya koordinasi dong, datang ke presiden minta anggarannya. Nah, kalau programnya bisa dipertanggungjawabkan saya yakin presiden kasih. Jangan programnya itu copy paste dari tahun ke tahun," ucapnya kepada RMOLSumsel melalui siaran persnya.

Menurut Irma, harus ada komitmen bersama untuk memperbaiki semua persoalan yang ada. Dia berharap, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah dapat mengupas tuntas persoalan tenaga kerja kita di masa akan datang.

Untuk diketahui, DPR RI saat  ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). RUU PPILN ini merupakan inisiatif DPR yang rencananya akan menggantikan UU No 39 Tahun 2004.

Seminar tersebut merupakan upaya memberikan masukan yang komprehensip terhadap RUU PPILN.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain Hermono Sekretaris Utama BNP2TKI, Raden Soes Hindharno Direktur PTKLN Kemenaker, Muhammad Iqbal Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, dan Timbul Siregar Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. [rel]


Baca juga:
PEMERINTAH SIAP SALURKAN BANTUAN ROHINGYA YANG DIKUMPULKAN MASYARAKAT
WOW! PIMPINAN DPR MINTA KPK PERLAKUKAN NOVANTO SEPERTI BUDI GUNAWAN
RESES DEWAN, WARGA MINTA PERBAIKAN INSFRASTRUKTUR HINGGA SINYAL INTERNET
DEWAN PERJUANGKAN GANTI RUGI KORBAN LUMPUR LAPINDO
JANGAN LEWATKAN! BESAR PELUANG BEASISWA DOKTORAL DI AUSTRALIA


Komentar Pembaca






Berita Populer

BUMI Sumsel Deklarasikan Cak Imin Cawapres
Jika Pilkada Sekarang, Ishak Mekki Langsung Jadi Gubernur Sumsel
Rakerda PAN Kacau, Herman Deru 'Balik Belakang'