RMOLSUMSEL

Home     


PENERTIBAN MAKIN RUNYAM, PKL BATURAJA: KAMI SUDAH BAYAR 50 JUTA
JUM'AT, 08 SEPTEMBER 2017 , 22:58:00 WIB
LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

PEMBONGKARAN LAPAK PKL DI PASAR PUCUK/RMOLSUMSEL-WIN
  

 RMOL. Belum kelar nasib 74 pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Warsito Pasar Pucuk,  Baturaja,  pasca penertiban dan pembongkaran lapak Senin lalu. Kini pembongkaran jilid dua bakal dilakukan.

Kali ini, sebuah bangunan kios 6 pintu di jalan tersabut persisnya di belakang Pos Polisi (Pospol) Polres OKU juga bakal dibongkar.

Nah, hal ini memancing keributan di kalangan pedagang, sebab bangunan tersebut tidak berada di atas saluran air,  dan tidak termasuk dalam kesepakatan hasil mediasi pedagang dan pihak pasar di Komisi I DPRD OKU.

Pedagang  sempat "ngadu" ke Wakil Bupati OKU Johan Anuar  agar kios mereka tidak dibongkar.

"Cakmano pak nasib kami, utang bayar kios ini bae belum dibayar, lah nak dibongkar. Sedangkan kios ini tidak berada di atas saluran air," tuturnya.

Tak puas ngadu ke orang nomor dua di Bumi Sebimbing Sekundang, pedagang yang menempati kios di belakang Pospol itu menyambangi Gedung DPRD, Jumat (8/9).

Mereka diterima ketua Komisi I Yudi Purna Nugraha dan anggota Yopi Sahrudin, serta Ketua Komisi II Rusman Junaedhi. Salah seorang pedagang yang namanya enggan ditulis mengungkapkan, kios Petak ukuran 1,5 x 4 Meter ini baru 3 bulan ditempatinya.

Untuk dapat berjualan di kios tersebut ia harus merogoh kocek yang dalam karena diwajibkan membayar sebesar Rp 50 juta.

"Tanpa ada pemberitahuan sebelumnyo, tadi pagi tibo-tibo ado peringatan harus dikosongkan. Sebab sudah Jum'atan nak dibongkar. Ini apo? bukan gratis kami pacak jualan di sini, bayar 50 juta ini," cetusnya.

Ia pun meminta uangnya dikembalikan jika kios tersebut dibongkar.

Pedagang lainnya menuturkan hal yang sama. Bahwa di sebelah kios tersebut juga ada bangunan lapak (auning) pedagang lain yang berjumlah 8 pedagang, dibuat oleh pihak pasar.

Namun bangunan tersebut tanpa ada pemberitahuan dan tanpa perintah Bupati sudah dibongkar oleh pihak kepolisian dan damkar.

"Padahal bangunan auning tersebut tidak masuk dalam pembongkaran, yang dibongkarkan bangunan diatas parit, dan kami tidak termasuk dalam 74 pedagang yang telah ditertibkan," ungkapnya.

Sementara itu Kasat Pol PP melalui Kasi Hukum Hendry, mengatakan masalah pembongkaran kios di belakang Pos Polisi pihaknya belum mengetahuinya.

"Sebelumnya pembongkaran 74 lapak PKL tidak ada masalah. Dan hingga saat ini belum ada perintah secara tertulis dari bupati OKU mengenai pembongkaran 6 kios di belakang Pospol," katanya.

"Pembongkaran tersebut dilakukan pihak kepolisian langsung bekoordinasi dengan pedagang, dan mohon maaf hingga saat ini belum ada perintah secara tertulis dari Bupati," tegasnya lagi.

Sementara itu, ketua Komisi I Yudi Purna Nugraha menegaskan bahwa pembongkaran itu tidak bisa serta merta dilakukan tanpa ada persiapan baik dari pihak pasar ataupun pemerintah.

Jika pun akan ada pembongkaran, pihak pasar dan pemerintah harus meyediakan terlebih dahulu tempat relokasi, apalagi mereka bayar.

"Ini masalah isi perut, mereka juga (pedagang,red) harus kita pikirkan," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyayangkan instansi yang bertindak diluar tupoksinya seperti yang diceritakan pedagang.

"Kita harus paham yang berhak melakukan eksekusi dan penegak perda itu Sat Pol PP,  jadi instansi di luar itu tidak berhak melakukan pembongkaran," tegasnya.

"Bawa hasil rapat ini, saya minta bangunan tersebut tidak dibongkar, jikapun memang harus dibongkar harus dipikirkan dan disiapkan tempat untuk mereka" tandasnya mengakhiri rapat. [ida]


Baca juga:
MILIK SUAMI KEGEDEAN, ISTRI CUMA BISA ANGKAT TANGAN...
MANTAP! PBB LAHAT USUNG MARWAN MANSYUR JADI CABUP
NEZAR INGATKAN MASINTON: KITA SAMA-SAMA BERDARAH...
BANYAK PENEGAK HUKUM TERIMA SUAP, BENGKULU MASUK ZONA MERAH
AHM SABET PENGHARGAAN ASEAN MARKETING SUMMIT 2017


Komentar Pembaca






Berita Populer

Kasihan, Istrinya Baru Melahirkan....
Viral di Sosmed, Netizen Ungkap Identitas 2 Korban Tabrakan Mau
Amankan Ratusan Botol Miras dan Rokok Bangkok