PT KAI Akan Ganti Rugi Warga DPR Terkena Proyek Double Track

Ekonomi  RABU, 16 AGUSTUS 2017 , 23:23:00 WIB | LAPORAN: DEDE SUHEN

PT KAI Akan Ganti Rugi Warga DPR Terkena Proyek Double Track
RMOL. Proyek double track PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuat resah warga di Kota Prabumulih,  khususnya yang bermukim di daerah pinggir rel (DPR).

Sejumlah warga mengaku belum mengetahui kapan proses pembongkaran akan dilakukan dan kejelasan pasti apakah warga akan mendapat ganti rugi atau tidak setelah rumah-rumah mereka nantinya dibongkar.

"Resahlah kami ini masyarakat pinggir rel. Mani belum tau kapan disini bakal digusur samo dapat ganti rugi apo idaknyo," ungkap Yadi.

Terkait keresahan masyarakat tersebut, Kepala PT KAI Divre III Palembang, Andika Tri Putranto saat dikonfirmasi mengatakan PT KAI akan memberikan ganti rugi untuk bangunan rumah maupun tanam tumbuh yang didirikan di lahan PT KAI yang terkena dampak proyek double track.

"Saat ini tim kami telah mendata baik bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di sepanjang aset kami, ini nantinya akan diberi ganti rugi sesuai aturan berlaku," ungkapnya didampingi Manager Humas, Aida Suryanti, Selasa (15/9).

Menurut Andika, besaran ganti rugi yang akan diberikan nantinya mengacu pada aturan direksi PT KAI. Dalam aturan tersebut, bangunan permanen akan mendapat ganti rugi sebesar Rp 250 ribu per meter persegi.

"Sedangkan untuk bangunan bukan permanen akan mendapat ganti rugi Rp 200 ribu per meter perseginya," ujarnya.

Mengenai penertiban sendiri, terang Andika, saat ini pihaknya sudah mulai tahapan-tahapan seperti sosialisasi, pendataan ganti rugi dan. pembersihan lahan.

"Ini bukan pengadaan lahan namun mereka ada di lahan kami, kami pastikan juga mereka akan diberikan ganti rugi dulu baru bongkar bangunan," terangnya.

Lebih lanjut, Andika menuturkan, dari hasil pendataan sepanjang 16 km dari Prabumulih-Lembak terdapat sebanyak 188 bangunan maupun tanam tumbuh yang terkena pembongkaran. "

"Untuk masalah jalan yang buntu akibat double track tentu akan kami lihat apa itu perlintasannya karena kami tidak mengizinkan lagi perlintasan sebidang. Kalau ada lagi nanti kita usahakan tidak dilintasi, akan kita cari alternative jalan lain berkoordinasi dengan pemerintah setempat," tuturnya menambahkan. [ida]

Komentar Pembaca
Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

KPK Berani Periksa Puan?

KPK Berani Periksa Puan?

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 09:00:00

TGPF Novel Tergantung Jokowi

TGPF Novel Tergantung Jokowi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 09:45:00

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:31:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00