Bebaskan Bandar Narkoba, Ketua PN Baturaja Slow Aja..

Kriminal  JUM'AT, 14 JULI 2017 , 15:30:00 WIB

Bebaskan Bandar Narkoba, Ketua PN Baturaja Slow Aja..

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Singgih Wahono/rmolsumsel

RMOL. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Singgih Wahono SH, yang menjadi hakim ketua saat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa bandar narkoba Ferial Mursalin dari segala dakwaan, tak ambil pusing dengan persepsi masyarakat atau anggapan miring publik terhadapnya.

Ditemui RMOLSumsel di ruang kerjanya Jumat (14/7) pagi, Singgih santai menjawab pertanyaan portal ini. Termasuk ketika dimintai tanggapannya terkait persepsi minor masyarakat atas putusannya tersebut.

"Tanggapan saya, bahwa hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan, tidak berdasarkan asumsi atau anggapan publik dan tidak berdasarkan  rumor atau riwayat seseorang," kata Singgih.

Kedua, lanjut dia menjelaskan, bahwa hakim menjatuhkan putusannya terikat dengan UU pasal 184 KUHP, yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bahwa terdakwa itu bersalah kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim bahwa terdakwa-lah yang melakukan perbuatan itu.

Ketiga, benar bahwa narkotika adalah salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karenanya, menurut Singgih, wajar kalau putusan bebas yang dijatuhkan majelis Hakim terhadap Ferial Mursalin menimbulkan efek domino. Atau ekses bahwa putusan bebas terhadap perkara narkotika ini jadi perhatian masyarakat.

"Namun kami tegaskan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan harus benar-benar didasarkan pada ketentuan UU dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa," tegasnya.

Terakhir, sambung Singgih, pengadilan itu benteng terakhir atau harapan terakhir bagi orang yang mencari keadilan.

"Nah, barangkali putusan kami Adil menurut sebagian orang, dan tidak adil bagi sebagian yang lain," imbuhnya.

Bagaimana soal kasasi yang diajukan Jaksa atau penuntut umum ke MA? "Ya, Itu resiko Hakim yang menjatuhkan putusan, suka tidak suka pasti ada yang tidak sependapat," singkatnya.

Lebih lanjut menurut Singgih, bahwa penuntut umum yang mewakili publik dan terdakwa yang mewakili pribadi masing-masing, punya hak yang sama (ajukan upaya hukum yang ada/disediakan) atas putusan yang dijatuhkan pengadilan.

"Kasasi disinikan yang dinilai oleh lembaga peradilan tertinggi apakah ada kekeliruan hakim, apakah hakim salah menerapkan penerapan hukum, apakah hakim pada saat menjatuhkan putusan ada kekeliruan. Kalau menurut MA ada kekeliruan, tentunya putusan kita akan dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri," ujarnya.

"Tapi kalau tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum, maka kasasi dinyatakan tidak akan diterima dan menguatkan putusan kami," demikian Singgih menambahkan.[sri]


Komentar Pembaca
Ini Alasan Airlangga Dipertahankan

Ini Alasan Airlangga Dipertahankan

RABU, 17 JANUARI 2018 , 17:00:00

Wiranto: Teruskan Pak OSO!

Wiranto: Teruskan Pak OSO!

RABU, 17 JANUARI 2018 , 15:00:00

Reshuffle Untuk 2019

Reshuffle Untuk 2019

RABU, 17 JANUARI 2018 , 13:00:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00

Didampingi Ayah

Didampingi Ayah

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 , 10:17:00

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 16:30:00