RMOLSUMSEL

Home     


NELAYAN MINTA MENTERI SUSI RAMAH
JUM'AT, 14 JULI 2017 , 11:45:00 WIB

FOTO/NET
  

RMOL. Selain sosialisasi dan pola ko­munikasi yang baik yang harus dilakukan, pemerintah juga harus mewujudkan program-program pro nelayan di sisa masa pemerintahan Jokowi-JK ini.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, sejauh ini sudah cukup banyak program yang sudah mulai dipersiapkan dan dijalankan Susi.

"Mungkin yang perlu agak diperbaiki adalah cara berkomunikasi kepada nelayan. Pemerintah harus lebih ramah menghadapi persoalan yang dia­lami oleh nelayan," tuturnya seperti diberitakan RMOL (Induk RMOLSumsel).

Selain itu, perlu ada pengawasan yang konkrit dan tepat sasa­ran dalam realisasi program pemerintah kepada nelayan. Menurut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, selama ini, masih banyak eksekusi program dan pengawasan yang tidak langsung dirasakan nelayan di tingkat bawah.

"Perlu pengawasan dan memastikan, bahwa program-pro­gram pro nelayan yang sudah dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan langsung kepada nelayan Indonesia itu sendiri," ujarnya.

Menurut Siswaryudi, riak ketidakpuasan nelayan akibat kebijakan baru, seperti kebijakan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan adalah hal lumrah. Meski begitu, lanjut dia, perlu upaya menjembatani dan mengomunikasikan lang­sung kepada nelayan di tingkat bawah, agar tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan.

"Kita mendukung upaya pe­merintah menjaga dan mengem­bangkan alat tangkap yang ra­mah lingkungan serta pro ne­layan. Itu perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan langsung kepada nelayan kita agar tidak salah kaprah, agar terjadi pertu­karan informasi yang sehat, serta menghindari konflik. Menteri harus juga ramah terhadap ne­layan Indonesia," ujarnya.

HNSI, menurutnya, telah menyampaikan mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan. Ketua Umum HSNI Yussuf Solichien Martadiningrat mengatakan, pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan dilakukan demi menjaga ketersediaan ikan di masa mendatang agar tak habis dijaring secara masif.

"Kita juga melihat masa de­pan, kalau alat tangkap tidak ramah lingkungan kan memba­hayakan. Bagaimana anak cucu kita kalau sekarang sudah diku­ras," katanya dalam Rakornas Satgas 115 di, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

HNSI pun setuju dengan lang­kah Susi yang melarang penggu­naan cantrang dan beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun, pihaknya juga minta kepada Susi untuk memberikan solusi terbaik dalam memberi­kan kemudahan dalam meng­ganti alat tangkap ikan.

Yussuf juga meminta agar per­bankan memberikan kemudahan kredit bagi nelayan yang ingin mengganti alat tangkapnya. Pasalnya, harga alat tangkap ikan untuk kapal ukuran tertentu terbilang mahal.

"Pemerintah bantu melalui OJK melalui perbankan nasional untuk memberikan kemudahan, keringanan kepada nelayan un­tuk mengganti alat tangkap. Katakan alat tangkap Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar, harus ada pendampingan," ujarnya.[rik]
 


Baca juga:
COST POLITIK TINGGI, RIDHO PILIH JUAL PROGRAM
KABUPATEN PERTAMA DI DUNIA RAIH SERTIFIKASI SUSTAINABLE
JOKOWI: TIDAK ADA RESHUFFLE MINGGU INI
798 PEDAGANG PASAR CINDE BAKAL DIRELOKASI
PEMPROV BERENCANA MASUKAN KURIKULUM PENCEGAHAN NARKOBA


Komentar Pembaca






Berita Populer

Pemkab OKU Lelang 60 Unit Kendaraan Dinas, Buruan Online..
Pusri Luncurkan Demplot Kopi Berteknologi Tinggi
Selain Pilih Tiket Pesawat, Siapkan 3 Hal ini Saat Berlibur Bersama si Kecil