Mau Tahu Cerita Sebenarnya Soal Sengketa Lahan Banyuasin, Baca Ini..

Sosial  JUM'AT, 16 JUNI 2017 , 23:20:00 WIB | LAPORAN: ERIK OKTA

Mau Tahu Cerita Sebenarnya Soal Sengketa Lahan Banyuasin, Baca Ini..
RMOL. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima audiensi Forum Komunikasi Masyarakat Transmigrasi (FKTM) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dalam rangka memfasilitasi masalah lahan masyarakat eks transmigrasi Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan.

Audiensi diterima oleh Abdul Gafar Usman, Ketua BAP bersama anggota BAP lainnya di Gedung B DPD RI,  Senayan-Jakarta, Rabu
(23/11/2016) lalu.

Ahmad Basuki selaku ketua FKTM menyampaikan bahwa permasalahan lahan milik masyarakat Eks Transmigrasi Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diambil oleh PT. Tunas Baru Lampung, Tbk sudah berlangsung cukup lama.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh masyarakat, mulai dari pertemuan dengan Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Kementrian Transmigrasi dan POLDA namun tidak kunjung menemukan solusi.

Permasalahan terjadi ketika PT. Tunas Baru Lampung yang telah menggarap lahan usaha milik masyarakat eks transmigrasi mengklaim lahan tersebut milik perusahaan.

"Padahal kesepakatan awal lahan usaha tersebut merupakan jatah warga eks trasnmigrasi dari pemerintah yang diplasmakan kepada perusahaan PT. Tunas Baru Lampung, namun sayang kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis," ujarnya.

Permintaan dari warga eks transmigrasi sebenarnya sangat sederhana yaitu, lahan usaha yang terlanjur digarap dilanjutkan dan dijadikan plasma sesuai dengan aturan yang berlaku, disepakati bersama antar warga transmigran dengan perusahaan sebagai pihak ketiga dan bisa bermitra dengan baik difasilitasi oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka FKTM dalam audiensinya mengajukan permohonan kepada BAP DPD RI untuk melakukan mediasi antara masyarakat Eks Transmigrasi Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. TBL, Tbk karena lahan usahanya sudah diambil oleh PT. Tunas Baru Lampung, Tbk
dari tahun 2007 dengan dalih telah memiliki sertifikat HGU.

"Untuk itu FKMT memohon kepada BAP DPD RI untuk dapat memerintahkan Menteri BPN RI merevisi atau mencabut ijin sertifikat HGU PT. Tunas Baru Lampung, Tbk yang telah melanggar Undang-Undang Transmigrasi dan memerintahkan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar
Undang-Undang," pungkasnya.[yip]

Komentar Pembaca