RMOLSUMSEL

Home     


ILYAS JADI BUPATI OI
KUASA HUKUM NOFIADI NYATAKAN KEBERATAN
JUM'AT, 16 JUNI 2017 , 16:16:00 WIB
LAPORAN: SADAM MAULANA

ILYAS PANJI ALAM/NET
  

RMOL. Kuasa Hukum Bupati Ogan Ilir (OI) non aktif Ahmad Wazir Nofiadi menyatakan keberatan, terhadap rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Ilyas Panji Alam selaku pelaksana tugas (Plt.) menjadi Bupati definitif.

Pernyataan ini disampaikan Kuasa Hukum Nofiadi, Febuar Rahman, SH dan Dhabi K. Gumayra, SH, melalui surat terbuka Nomor: 35/Srt.Kl/FAG-P/VI/2017, perihal keberatan atas rencana pelantikan Ilyas Pandji Alam sebagai Bupati definitif.

"Berdasarkan pemberitaan di salah satu media cetak pada 13-14 Juni, diketahui bahwa Mendagri telah menerbitkan SK definitif dan melalui Gubernur Sumsel segera melantik Plt. Bupati OI (Ilyas Panji Alam) menjadi definitif. Berdasarkan hal itu, kami nyatakan sangat keberatan," kata Febuar, Jum'at (16/6).

Adapun yang menjadi alasan keberatan, jelas Febuar, bahwa Nofiadi melalui Kuasa Hukum telah mengambil upaya hukum atas pemberhentiannya sebagai Bupati OI periode 2016-2021.

Upaya itu dilakukan dengan menggugat Keputusan Mendagri RI No. 131.16/ 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Bupati OI Provinsi Sumsel di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Nomor Perkara: 77/2016/PTUN-JKT).

"Dan pada 15 Agustus 2016, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah memutus perkara No. 77/2016/PTUN-JKT, dengan amar putusan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Mendagri Nomor 131.16 ��" 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati OI," tegasnya.

Sementara pada 23 November 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN, memutus perkara banding No. 298/B/2016/PT. TUN. JKT., dengan amar putusan menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.

Kemudian pada Februari 2017, perkara tersebut telah masuk pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara: 128/K/TUN/2017.

"Sampai dengan surat ini dibuat belum ada salinan keputusan kasasi yang menyatakan bahwa “kasasi diterima” atau “kasasi ditolak”. Hal ini telah kami konfirmasi ke PTUN Jakarta pada Rabu (14/6) lalu," jelas Febuar.

Menurut Febuar, Mendagri telah mengeluarkan Surat Nomor: 131.16/4988/OTDA, tanggal 11 Juli 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Konsultasi DPRD Kabupaten OI.

Dalam surat itu pada angka 4 menyatakan: “Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghormati penyelesaian hukum yang sedang berlangsung dan menunggu sampai diterbitkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka proses pengangkatan Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam, SH, SE., MM sebagai Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021 belum dapat ditindak lanjuti”.

Hal inipun telah ditindaklanjuti Gubernur Sumsel lewat surat Nomor: 130/2175/II/2016, tanggal 26 Juli 2016, perihal Tindaklanjut Hasil Konsultasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yang pada angka empat surat tersebut juga  menyatakan hal yang sama.

"Berdasarkan alasan-alasan itu, maka menurut hemat kami sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas gugatan kami terhadap Keputusan Mendagri, maka Plt. Bupati OI belum bisa di lantik," terang Febuar.[sri]


Baca juga:
MOBIL DINAS DIPAKAI MUDIK BOLEH SAJA..
PILEG 2019, PERINDO INCAR KURSI PIMPINAN
JARING CALEG, PERINDO BUKA PENDAFTARAN ONLINE
SEKDA MINTA TIDAK ADA CUTI DAN LIBUR TAMBAHAN LEBARAN
PAN OKU BUKA BACALEG HINGGA AKHIR OKTOBER


Komentar Pembaca






Berita Populer

Gubernur Bengkulu Mengundurkan Diri, Tjahjo Sebut Nama Ahok
Usul Rekonsiliasi Ditolak, Kini Rizieq Minta Tolong pada Jokowi
Muhammadiyah Kecewa Presiden Batalkan Sekolah 5 Hari