RMOLSUMSEL

Home     


KIRIM WAKIL KE PANSUS HAK ANGKET KPK, GERINDRA KENA SINDIR
JUM'AT, 19 MEI 2017 , 10:40:00 WIB

EDHY PRABOWO/NET
  

RMOL. Saat pengesahan usulan Hak Angket KPK dalam Sidang Paripurna DPR, 28 April lalu, Fraksi Gerindra dengan keras menolak. Mereka sampai walk out. Namun, kini mereka mau mengirim wakil ke Panitia Khusus (Pansus) yang menggarap Hak Angket tersebut. Gara-gara sikap ini, Gerindra pun disindir telah menjilat ludah sendiri.

Kepastian Fraksi Gerindra akan mengirim wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK disampaikan para petinggi partai besutan Prabowo Subianto ini. Mereka antara lain Edhy Prabowo, Sodik Mudjahid, dan Muhammad Syafii. Namun begitu, mereka tetap ngotot men­egaskan, Gerindra menolak Hak Angket terhadap KPK.

"Kami mengirim nama untuk Pansus Angket KPK bukan berarti kita menyetujui. Sikap kami sudah jelas, Hak Angket ini har­us ditolak," ucap Edhy Prabowo di Gedung DPR, kemarin, seperti diberitakan RMOL.Co.

Kata Ketua Komisi IV DPR ini, proses pengesahan Hak Angket KPK sudah menyalahi prosedur. Sebab, sebelum penge­sahan itu, tidak ada komunikasi dan musyawarah yang dilakukan Ketua Sidang yang saat itu dipegang Fahri Hamzah. "(Sidang) Paripurna hanya berbicara tek-tok, kemudian keluar keputu­san," cetusnya.

Lalu, kenapa tetap mengirim­kan wakil? Edhy beralasan, wakil dari Gerindra nantinya bertugas mengawal Pansus agar tidak melemahkan KPK. Dia pun memastikan, anggota Gerindra di Pansus tidak akan ikut-ikutan menyudutkan KPK.

"Saya tegaskan lagi, sikap kami tetap menolak hak angket. Tetapi, kami juga bertanggung jawab untuk mengawal prosesnya agar tidak terjadi kekeliruan yang berlanjut," tandasnya.

Sebelumnya, Sodik Mudjahid menerangkan, keputusan itu diambil setelah pihaknya melakukan pengkajian mendalam. Dalam pengkajian diketa­hui bahwa Pansus Hak Angket KPK akan terus berjalan walaupun sejumlah fraksi berencana tidak mengirimkan anggotanya. "Dengan kondisi seperti ini, bisa jadi kerugian jika kami tidak kirim utusan," ucap Jubir Fraksi Gerindra ini.

Sodik memastikan, sikapnya tidak akan berubah. Gerindra akan tetap menolak Pansus itu berjalan. Pihaknya mau men­girimkan wakil semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu munculnya keputusan-keputusan yang akan menyudutkan KPK. Dengan adanya wakil di Pansus, pihaknya akan berusaha melawan keinginan pihak lain untuk melemahkan KPK.

Kata Sodik, tugas wakil Gerindra di Pansus nanti adalah untuk melobi fraksi-fraksi lain untuk menghindari upaya pelemahan KPK. "Siapa tahu bisa memengaruhi dengan melobi."

Muhammad Syafii punya alasan lain. Kata Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini, fraksinya mau mengirimkan wakil ke Pansus Hak Angket KPK semata-mata karena patuh kepada hukum Sidang Paripurna.

"Kami tegaskan, kami tidak pernah melawan hukum. Keputusan (Sidang) Paripurna adalah aturan hukum. Apa yang sudah diputuskan secara hukum, Gerindra pasti mematuhinya, jangan takut," ujar Syafii.

Kata Syafii, sebelumnya Gerindra memang menginginkan langkah lain di luar Hak Angket dalam upaya memperkuat KPK. Karena pengajuan Hak Angket KPK sudah diputuskan dalam Sidang Paripurna, Gerindra akan mematuhinya dan akan mengirimkan wakil untuk masuk Pansus Hak Angket tersebut. "Kebetulan salah satu yang diutus adalah saya," akunya.

Dia pun menyebut, penga­juan Hak Angket bukan untuk menghabisi KPK. Pengajuan itu adalah langkah DPR memperkuat independensi KPK. "Sekarang kan banyak yang menyimpang, penyadapan, OTT, ini ada apa. Kita takut remote control KPK tidak lagi ada di tangan komisionernya. Maka, kita harus masuk memperbaiki, ada apa, dan harus bagaimana," tandasnya.

Namun, alasan-alasan ini tidak bisa diterima kalangan pemerhati. Analis politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla menyebut, dengan sikap seperti itu, sama saja Gerindra telah menjilat ludah sendiri. "Ini kan mengkhianati keputusan awal dia yang walk out saat Sidang Paripurna. Jadi, dia jilat ludah sendiri," sindirnya.[sri]










Baca juga:
DALAM BAP PAULUS, SETNOV PERNAH BERTANYA PERKEMBANGAN E-KTP
AA GYM MASUK KRITERIA CAGUB GERINDRA
KPK TIDAK ADU MIRYAM DENGAN ANDI NAROGONG
STRATEGI BARU KPK KEMBALIKAN ASET BLBI
KETUA KPK JUGA BISA TERSANDERA KASUS E-KTP


Komentar Pembaca






Berita Populer

Balon Gubernur Dukung Pemuda Sumsel Kembangkan Ekonomi Kreatif
PAN "Ditendang" dari Koalisi
Mbak Rachma: Ngomong "Saya Pancasila" Tapi Kok Nggak Paham Artinya