Fadli Zon: Aksi 55 Bukan Bentuk Intervensi Hukum

Politik  JUM'AT, 05 MEI 2017 , 15:24:00 WIB

Fadli Zon: Aksi 55 Bukan Bentuk Intervensi Hukum

Fadli Zon/net

RMOL. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia.

"Yang penting berjalan dengan baik tertib damai," katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4).

Hal itu diungkakannya mengomentari Aksi Simpatik 55 yang berlangsung hari ini di Masjid Istiqlal dan Mahkamah Agung untuk meminta tuntutan maksimal terhadap terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Fadli berharap agar aspirasi para pengunjuk rasa dapat didengar oleh para penegak hukum. Para penegak hukum katanya harus menjalankan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Karena maraknya demo dan unjukrasa ini pasti ada sebabnya," imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Fadli tak setuju dengan pendapat sebagian pihak yang menilai bahwa aksi unjuk rasa hari ini adalah untuk mengintervensi hukum.

"Loh ini jangan terbolak-balik. Justru yang kemarin mengintervensi siapa, seperti sebelum Pilkada, tiba-tiba ditunda penuntutannya, itu namanya tidak wajar. Nah tapi kalau misalnya aksi ini justru kan menyalurkan aspirasi masyarakat, menunjukan rasa ketidakadilan ini bukan intervensi. Jadi saya kira terminologi-terminologi itu harus diperbaiki," tegasnya.

Demo kali ini juga menurutnya tidak ada hubungannya dengan urusan kebhinekaan. Pasalnya menurut Fadli, persoalan kebhinekaan di Indonesia sudah selesai sejak 1928 lalu.

"89 tahun dia terlambat untuk menyadari bahwa kebhinekaan ini sudah selesai. Sejak sumpah pemuda. Jadi bodoh sekali itu yang mempersoalkan kebhinekaan kita. Itu udah pasti, udah niscaya. Kita tinggal menjaga aja. Saya kira umat Islam di Indonesia juga paling toleran sedunia terhadap persoalan kebhinekaan kita bisa berdebat juga scara ilmiah juga. Jadi jangan menyudutkan-nyudutkan umat Islam bahwa umat Islam yang memecah belah persatuan. Jadi para penguasa ini termasuk penegak hukum jangan salah melakukam satu assessment terhadap situasi dan keadaan yang justru tidak menyelesaikan persoalan," pungkasnya. [rus]


Komentar Pembaca
Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

KPK Berani Periksa Puan?

KPK Berani Periksa Puan?

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 09:00:00

TGPF Novel Tergantung Jokowi

TGPF Novel Tergantung Jokowi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 09:45:00

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:31:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00