Cerita OSO Tentang Lahirnya DPD RI

Seperti Kamar Kedua yang Tidak Memadai

Politik  JUM'AT, 21 APRIL 2017 , 15:37:00 WIB | LAPORAN: SADAM MAULANA

Seperti Kamar Kedua yang Tidak Memadai

OSO meresmikan gedung kantor DPD RI Sumsel/RMOLSUMSEL

RMOL. Dibangun sejak tahun 2014, gedung kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sumatera Selatan (Sumsel) telah lama selesai. Hanya saja, gedung yang berada di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari, Jakabaring, Palembang, baru diresmikan hari ini, Jum'at (21/4).

Peresmian gedung Senator pertama di daerah ini dilakukan langsung Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang bersamaan dengan kantor DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun peresmian gedung hanya berpusat di kantor DPD RI Sumsel.

Usai meresmikan kantor DPD RI, Oesman menyinggung sekelumit asal mula pembentukan DPD RI dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, November 2001. Dia mengaku merupakan salah penggagas berdirinya DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang baru.

"Saat itu saya adalah salah satu pimpinan MPR RI yang mewakili unsur utusan daerah. Karena itu terhadap lembaga ini saya bukan saja mengenalnya, tapi merupakan salah satu orang yang ikut serta dalam proses melahirkannya," aku Oesman.

Menurutnya, DPD RI terbentuk dalam proses politik yang memenuhi tuntutan demokrasi serta keinginan luhur semua pihak untuk memajukan seluruh daerah.

"Sejak pendiriannya DPD RI banyak mengalami kendala dan tantangan. Dan kami bersyukur akhirnya lembaga ini bisa lahir dan menjadi perwakilan daerah di pusat," ungkapnya.

Tantangan yang dia maksud antara lain persoalan wewenangnya sebagai "kamar kedua" yang tidak memadai, kemandirian mengelola anggaran dan keterlibatan membentuk undang-undang. Dan hingga saat ini tantangan itu tetap menjadi persoalan.

Dia juga menyinggung persoalan pemilihan pimpinan DPD RI. Oesman menilai, proses politik beberapa waktu lalu itu sangat dinamis. Karena begitu besarnya semangat para senator dalam menguatkan DPD RI.

"Dan, syukur alhamdulillah, DPD RI telah menyelesaikannya dengan sempurna," ujarnya.

Jika yang ngetren saat ini adalah mufakat untuk musyawarah, di DPD RI proses sirkulasi kepemimpinannya mampu mengembalikan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya, yaitu musyawarah untuk mufakat.

"Sejak disumpah sebagai Ketua DPD RI, saya wajib menjalankan tugas-tugas konstitusional yang saya emban," kata senator asal Kalimantan Barat (Kalbar) itu.

Agenda kerja di ibukota Sumsel ini, kata dia, termasuk bagian pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI. Dan sebagai Ketua DPD RI, dia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbangunnya kantor DPD yang terpusat di daerah.[sri]













Komentar Pembaca
Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

KAMIS, 18 JANUARI 2018 , 19:00:00

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

KAMIS, 18 JANUARI 2018 , 17:00:00

Mau Rumah DP 0 Rupiah? Ini Syaratnya

Mau Rumah DP 0 Rupiah? Ini Syaratnya

KAMIS, 18 JANUARI 2018 , 15:00:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00

Didampingi Ayah

Didampingi Ayah

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 , 10:17:00

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 16:30:00