RMOLSUMSEL

Home     


SEKARANG, KEPALA DINAS BISA DIJABAT KALANGAN PROFESIONAL
JUM'AT, 21 APRIL 2017 , 10:36:00 WIB

NET
  

RMOL. Saat ini untuk Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di Kabupaten Banyuasin, tidak hanya PNS yang bisa menjabat namun bisa juga dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dari swasta.

"Benar adanya peraturan tersebut, dapat dilihat berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2017, jadi JPT di OPD tidak harus dari PNS, tapi bisa juga berasal dari non PNS atau swasta. Tetapi harus melalui seleksi dahulu dan mendapat izin dari presiden, kalau peraturannya berlaku tahun ini," kata Plt Kadis Kominfo Banyuasin, Kamis 20/4/2017. Erwin Ibrahim

Dijelaskan Erwin, penerimaan JPT tersebut harus dilakukan berdasarkan kebutuhan pada tiap daerah. Tergantung OPD di pemerintahan membutuhkan seorang JPT, maka dibolehkan melakukan seleksi terbuka dalam perekrutannya.

"Kalau namanya bukan lelang jabatan, tapi seleksi terbuka, yang jelas di dalam aturan baru tersebut. Boleh saja dijabat oleh seseorang dari non PNS atau dari swasta, pastinya persyaratan yang ketat menentukannya juga. Jadi sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati. Contoh untuk JPT di Dinas PU misalkan, disiplin ilmu juga bagi yang bersangkutan harus sesuai bidangnya, minimal sudah berpengalaman selama lima tahun dibidang pembangunan," ungkapnya.

Hal tersebut bertujuan meningkatkan daya saing dan kinerja PNS sendiri.

"Kalau PNS nya malas, jarang masuk kantor dan prestasinya juga tidak bagus. PNS JPT akan berpikir lebih keras agar dapat meningkatkan kinerjanya serta lebih profesional dalam jalankan tugasnya sebagai abdi negara," tegasnya  
 
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuasin, Drs. H. Lukman mengungkapkan, belum mengetahui tentang adanya peraturan yang menyatakan JPT bisa dijabat kalangan profesional itu.

"Justru saya belum tahu tentang adanya peraturan itu, nanti saya cari tau dulu," singkatnya.

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Banyuasin, Fauzi menanggapi hal tersebut dengan menyambut baik adanya peraturan baru tersebut. Karna hal itu dapat meningkatkan daya saing dan profesionalitas dilingkungan pemerintahan saat ini.

"Kalau ada aturan itu bagus, karena memang banyak penggiat swasta yang memiliki potensi dan berminat untuk menjadi pimpinan di OPD pemerintahan. Namun memang seharusnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, misalkan Koperindag dan PU‎, dua OPD ini bisa saja dipimpin oleh pejabat dari non PNS, seperti pengusaha dan kontraktor," pungkasnya. [bubun/ rhd]


Baca juga:
KPK HADIR CANANGKAN ZONA INTEGRITAS DI BANYUASIN
PEMKOT PRABUMULIH TAK INGIN DIJADIKAN TONG SAMPAH PNS
OPEN BIDDING SEKDA SUMSEL SEPI PEMINAT
USIA 69, PENSIUNAN PNS NODAI 3 GADIS CILIK
PILKADA PALING HARAM


Komentar Pembaca






Berita Populer

Inilah Nama-nama Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP
Demokrat Serahkan SK Dukungan Untuk Harnojoyo-Fitri
Kasihan! Titiek Soeharto Hanya Dijadikan Korban Permainan Politik...