Dongkrak PAD, Pemkot Prabumulih Maksimalkan DBH Pajak

Sosial  KAMIS, 20 APRIL 2017 , 22:30:00 WIB | LAPORAN: DEDE SUHEN

Dongkrak PAD, Pemkot Prabumulih Maksimalkan DBH Pajak
RMOL. Krisis keuangan akibat pemangkasan anggaran dana bagi hasil (DBH) migas oleh Pemerintah Pusat, membuat Pemerintah Kota Prabumulih harus bekerja keras untuk menyerap sumber-sumber PAD dari Sektor lain.

Salah satu terobosan yang dilakukan dengan meningkatkan DBH Pajak. Dimana para pelaku usaha diwajibkan membuat NPWP lokal. Aturan tersebut tertuang dalam Pengumuman Walikota Prabumulih Nomor 970/544/BKD/I/2017 yang ditujukan kepada pelaku usaha yang ada di Prabumulih.

"Sasaran kita adalah pengusaha lokal yang menjadi pemenang lelang pekerjaan di Pemkot  Prabumulih serta BUMN, BUMD dan swasta lainnya yang paket pekerjaannya di Prabumulih," jngkap kepala BKD Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri.

Jauhar menyebutkan aturan tersebut sebelumnya pernah diterapkan oleh Pemkot Prabumulih. Namun, lantaran tidak berjalan denga. Maksimal dan belum ada aturan yang jelas akhirnya kebijakkan tersebut dihentikan sementara waktu.

"Saat ini aturan tersebut sudah dipertegas dengan dikeluarkannya pengumuman resmi dari Walikota Prabumulih," ujarnya.

Dengan aturan tersebut, kata Jauhar, tahun ini Pemkot Prabumulih akan menerima DBH Pajak sebesar Rp 109 Milyar atau meningkat Rp 3 Milyar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 106 Milyar.

"Kami terus berupaya agar seluruh pelaku usaha yang memiliki kantor cabang di Prabumulih bisa segera membuat NPWP lokal," terangnya.

Lebih lanjut, Jauhar menambahkan pihaknya telah mengedarkan pengumuman walikota tersebut kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Prabumulih.

"Kami bekerja sama dengan PT Pertamina EP Asset 2 agar perusahaan KSO yang memiliki tender bisa membuat NPWP Lokal," tambahnya. [yip]

Komentar Pembaca
Mendagri Bikin TNI Cemburu

Mendagri Bikin TNI Cemburu

SENIN, 29 JANUARI 2018 , 13:00:00

Melawan Hoax Dan Ujaran Kebencian

Melawan Hoax Dan Ujaran Kebencian

JUM'AT, 26 JANUARI 2018 , 21:00:00

Jokowi Harus Terbitkan Perppu LGBT

Jokowi Harus Terbitkan Perppu LGBT

JUM'AT, 26 JANUARI 2018 , 19:00:00

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 09:45:00

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:31:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00