RMOLSUMSEL

Home     


KPK HADIR CANANGKAN ZONA INTEGRITAS DI BANYUASIN
LAPORAN: BUBUN
KAMIS, 20 APRIL 2017 , 19:52:00 WIB

  

RMOL. Penandatanganan pencanangan zona integritas ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Bumi Sedulang Setudung.

Dalam kegitan yang dihadiri langsung Wakil Bupati selaku Plt Bupati Banyuasin Ir SA Supriono, MM bersama empat Kepala OPD yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Banyuasin) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melakukan penandatanganan pencanangan zona integritas dihadapan Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin (19/4/2017) yang di harapkan, keempat OPD ini dapat menjadi role model dan dicontoh oleh OPD lainnya untuk menjadi pelayan publik yang bebas dari praktik korupsi seperti gratifikasi, pungli dan suap.

"Hari ini kita menandatangani pencanangan Zona Integritas untuk 4  yang ditargetkan sebagai  Zona Integritas, mudah-mudahan an 4 OPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat menjadi role model dan dicontoh oleh OPD lainnya," kata Wakil Bupati selaku PLt Bupati Banyuasin, Ir SA Supriono MM, kemarin.

Masih katanya upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance di lingkungan Pemkab Banyuasin.

"Deteksi dini juga perlu dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang dihadapi organisasi akibat penyimpangan yang  dilakukan baik kerugian keuangan, operasional, hukum, dan reputasi yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kita," tegasnya

Lanjutnya, upaya nyata juga telah dilakukan Pemkab Banyuasin untuk memberikan pelayanan publik yang baik, sekaligus sebagai pencegahan tindak gratifikasi.

"Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab banyuasin adalah menandatangani Pakta Integritas, menerbitkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP, membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dan Satgas Saber Pungli," jelasnya.

Di sisi  layanan publik, Kabupaten Banyuasin telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Atap, pembangunan zona integritas merevisi Standar Operating Procedur (SOP) yang lebih transparan dan sederhana sehingga masyarakat penerima manfaat layanan lebih mendapatkan kepastian tentang layanan publik.

Selain itu, pemkab Banyuasin juga menyiapkan kotak-kotak layanan pengaduan baik manual maupun melalui website, dan dalam tahun ini juga Pemkab Banyuasin akan bergabung di aplikasi Lapor SP4N yang dikoordinir oleh Kementerian PAN RB.  

"Layanan tersebut diharapkan mampu menampung saran maupun harapan masyarakat sebagai bahan perbaikan pelayanan secara terintegrasi dan cepat," ucapnya

Dirinya juga berharap, melalui kegiatan ini, seluruh pegawai pemerintah kabupaten banyuasin mampu menyerap pemahaman, kesadaran, kebulatan tekad dan semangat kolektif untuk mendukung setiap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

"Kami sadari, sekecil apapun penyimpangan yang terjadi akan menimbulkan kerugian negara," singkatnya.

Pembicara dari KPK Agus Priyanto yang hadir dalam kegiatan tersebut, turut memberikan pencerahan bagi para pegawai di lingkungan Pemkab Banyuasin. Terutama, permasalahan gratifikasi yang kadang dianggap sepele namun sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Sebagai contoh, ada mitra kerja yang memberikan bingkisan di acara pribadi. Itu termasuk gratifikasi, sebagai aparatur negara yang taat hendaknya melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG),” kata pembicara dari KPK, Agus Priyanto.

Kegiatan itu juga di hadiridalam acara penandatanganan yaitu, Tim KPK Pengendalian Gratifikasi, Agus Priyanto, Devi Lisnawati, Mutiar A Carina Rizky Artha, Kajari Banyuasin LA Kamis SH Mhum, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heryadi SP, Sekda Banyuasin Dr Ir H Firmansyah M.Sc, seluruh kepala OPD, pimpinan BUMN, hingga Camat se-Kabupaten Banyuasin. [yip]


Baca juga:
PENCAIRAN DANA PKH MENGGUNAKAN SISTEM NON TUNAI
KEMISKINAN JADI FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
JOKOWI DAN MEGA BAKAL PANIK JIKA AHOK BALIK ARAH
ROLLING JABATAN MAKSIMALKAN KINERJA WAKIL RAKYAT
ANDI NAROGONG ROGOH KOCEK DALAM UNTUK ATUR PROYEK E-KTP


Komentar Pembaca






Berita Populer

Sehari Jelang Lebaran Harga Daging dan Tulang Sapi Meroket
Emergensi! Gas Melon Langka di Pagaralam dan Harganya 35 Ribu
Pedagang Pakaian di Pasar Kaget Prabumulih Gigit Jari