RMOLSUMSEL

Home     


TERKAIT RESOLUSI PARLEMEN EROPA
KETUA KOMITE II DPD RI LANCARKAN PROTES KERAS
KAMIS, 20 APRIL 2017 , 14:22:00 WIB
LAPORAN: ERIK OKTA

KETUA KOMITE II DPD RI, PARLINDUNGAN PURBA DIDAMPINGGI KETUA DPD APINDO SUMSEL, SUMARJONO SARAGIH/RMOLSUMSEL/ERIK OKTA
  

RMOL. Parlemen Eropa secara terus menerus melancarkan resolusi tentang pelarangan biodiesel berbasis sawit. Bahkan dalam voting resolusi sawit bahwa 640 anggota setuju, 28 abstain, dan 18 menolak.

Mereka mengklaim mampu membuat produksi minyak sawit berkelanjutan, tanpa menebang hutan dan sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang bermartabat dengan memperkenalkan skema sertifikasi tunggal untuk kelapa sawit memasuki pasar Uni Eropa dan bertahap penggunaan minyak nabati yang mendorong deforestasi pada tahun 2020.

Parlemen Eropa juga menekankan bahwa sebagian besar dari produksi global minyak sawit adalah melanggar hak asasi manusia dan standar sosial yang memadai. Ini sering menggunakan pekerja anak, dan ada banyak konflik lahan antara masyarakat lokal dan adat dan pemegang konsesi kelapa sawit.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba di Hotel Aston kepada RMOLSumsel, Kamis (20/4) menyampaikan protes kerasnya kepada Parlemen Eropa membatasi dan membuat ketentuan berakibat hambatan mengimpor crude palm oil (CPO) dari Indonesia ke Uni Eropa.

"Sebagaimana diketahui Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Selatan (Sumsel) sama-sama penghasil sawit dalam jumlah besar. Dengan resolusi tersebut jelas berdampak," ujar Parlindungan Purba yang juga Ketua APINDO Sumut tersebut.

Secara langsung sambung Parlindungan, resolusi Parlemen Eropa itu berpengaruh pada ekonomi terutama bagi petani kelapa sawit di Sumsel, Sumut dan Sumsel. Sebagaimana diketahui Indonesia memiliki 11,9 juta Ha lahan sawit dan ini terbesar di dunia sebagai produsen penghasil CPO.     

"Makanya kita protes keras," tegasnya.

Dan sebagai Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba akan membawa dan membahas persoalan tersebut ke pertemuan di DPD RI dan didorong di Senayan guna mencari solusi terbaik.

"Di Senayan kita akan mengandeng Badan Ketahanan Nasional, Pemerintah Pusat, Stake, Holder dan pengusaha yang konsern dibidang sawit," ungkapnya.

Terkait tudingan, Indonesia melakukan banyak pelanggaran seperti melakukan pebebangan hutan, melanggar hak asasi, memperkerjakan tenaga dibawah umur, konflik lahan, dan masih banyak lagi diantaranya kesemuanya itu tidaklah benar.

"Tidak ada pelanggaran yang terjadi baik di Sumut maupun di Sumsel," lanjutnya.

Dan melalui RAKERKORNAS XXVIII Serta Pelantikan DPP APINDO Sumsel bertemakan "Meningkatkan Daya Saing Dunia Usaha Melalui Sinergi Pusat & Daerah di Palembang-Hotel Aston 19-21 April 2017 ini nantinya akan didapatkan beberapa regulasi penting yang akan dibahas demi meningkatkan kegiatan investasi dan perekonomian secara nasional termasuk mencari jalan keluar dari resolusi parlemen eropa.

"Dari situ kita merekomendasikan hasil RAKORKERNAS tentang permasalah sawit ini dan mendorong meteri luar negeri untuk lebih pro aktif mencoba dan melakukan pendekatan ke Parlemen Eropa," harapnya.

Kalau dilihat serangan dari Parlemen Eropa ke sawit Indonesia dengan membangun isu kerusakan lingkungan berbungkus persaingan bisnis jelas sangat tidak fair lanjutnya. Disisi lain petani,pengusaha dan pemerintah harus mampu memproteksi kekayaan hasil alamnya lewat proteksi.

"Makanya kita harapkan, dapat membangun harmonisasi komoditi ekspor kepada Parlemen Eropa," sambungnya.[rik]


Baca juga:
PENGURUS PKS SUMSEL SENANG ANIS-SANDI MENANG
KAPOLDA BESUK KORBAN PENEMBAKAN SEKELUARGA
PEMERINTAH KESULITAN KENDALIKAN HARGA DAGING
KAPOLRI: POSISI POLISI ITU IBARAT SATU KAKI DI KUBURAN, SATU LAGI DI PENJARA
LONGSOR DI JALINSUM OKU


Komentar Pembaca

Melonjak 18 Kali, Kapitalisasi Pasar Saham BBRI Tembus Rp 188,7 Triliun






Berita Populer

Masyarakat Mulai Jenuh Masuk Mall Ini
Usai Lebaran Tugu Belido Berdiri Tegak Melebihi Merlion Singapura
Masih Mahasiswa Tapi Sukses Berbisnis, Ikuti Trik Ini..