Sukses Gelar Rakorda LPSE Pertama Se-Sumsel

Suatu Kebanggan Bagi Kabupaten Banyuasin

KABUPATEN BANYUASIN  SELASA, 18 APRIL 2017 , 09:27:00 WIB

Suatu Kebanggan Bagi Kabupaten Banyuasin

Pembukaan Rakorda LPSE Se-Sumsel/Istimewa

RMOL. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) LPSE Se-Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin sukses digelar Senin (17/4) di Graha Sedulang Setudung.

Rakorda LPSE pertama di Sumsel ini diselenggarakan dua hari sejak 17-18 April 2017 di Graha Sedulang Setudung, Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin dan dihadiri kurang lebih 100 peserta dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel ditambah perwakilan LPSE Universitas Sriwijaya, Poltek Negeri Sriwijaya, dan UIN Raden Fatah.

Wakil Bupati Banyuasin selaku Plt. Bupati Banyuasin mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi kerja yang membanggakan ini. “Suatu kebanggaan bagi Kabupaten Banyuasin, kabupaten muda ini dipercaya menyelenggarakan untuk pertama kali Rakorda LPSE se-Sumatera Selatan,” kata Wabup Supriono.

Kegiatan ini merupakan Pembekalan bagi pengurus LPSE se-Sumsel untuk memaparkan progres implementasi pembangunan LPSE. Rapat Koordinasi Teknis Layanan Pengadaan Secara Eleltronik (LPSE) se-Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pengelola LPSE dalam menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang kredibel dan transparan.

“Lebih jauh saya ingin sampaikan, saya berharap agar LPSE dapat berjalan dengan lebih baik, bersih, dan transparan serta dapat memberikan kontribusi percepatan proses pembangunan mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri,” harap nya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom,. MPM dalam sambutannya menyampaikan, sejarah terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai tahun 2003, dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan.

“LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet, sebagaimana yang diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2010, yang bertujuan untuk meningkatkan transfarasi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, persaingan sehat antara pelaku usaha, juga memperbaiki proses monitoring dan audit serta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelas Gatot.[rel/bubun/rik]

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

KAMIS, 11 JULI 2019 , 17:38:25

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:31:00

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

MINGGU, 26 MEI 2019 , 14:34:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00