Tuntutan Good Governance, SA Supriono: Pedomani UU KIP

KABUPATEN BANYUASIN  KAMIS, 16 MARET 2017 , 12:46:00 WIB

Tuntutan Good Governance, SA Supriono: Pedomani UU KIP

Rapat Koordinasi PPID/Net

RMOL. Tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik telah melahirkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Maka dari itu momentum ini menjadi penting.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa UU KIP yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mulai efektif pada tanggal 30 April 2010. Undang-Undang KIP ini mengatur diantaranya, hak setiap orang untuk memperoleh  informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana, Pengecualian bersifat ketat dan terbatas termasuk kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, maka dari itu berpedomanlah,” kata Plt Bupati Banyuasin Ir SA Supriono, MM yang diwakili Sekda Banyuasin Dr Ir H Firmansyah MSc.
 
Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memandang pelaksanaan Undang-Undang KIP ini sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar terwujudnya diseminasi informasi dengan tata kelola yang baik, santun dan beretika. Di mana hal tersebut merupakan salah satu ciri masyarakat modern, ciri yang paling menonjol dari tata kelola yang baik bagi masyarakat modern adalah layak gugat atau akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan suatu prasyarat utama yaitu keterbukaan informasi publik.

“Dan Setiap Instansi Pemerintahan di Kabupaten Banyuasin merupakan badan publik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan mampu mengimplementasikan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimilikinya sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat akan ketersediaan Informasi. Namun demikian, kita perlu untuk memilah dan mengkaji informasi-informasi yang dapat dikecualikan, khususnya yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau hal-hal lain yang juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.[bubun/rik]


Komentar Pembaca
Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah