Pansus DPRD Sumsel Setujui 6 Raperda

advertorial  SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 15:21:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Pansus DPRD Sumsel Setujui 6 Raperda

rmolsumsel

RMOL. Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Panitia Khusus DPRD Sumsel akhirnya menerima dan setuju ke 6 raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda Provinsi Sumsel.

Persetujuan 6 Raperda tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama oleh Pimpinan Rapat yang juga Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas dan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin pada rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (13/2).

Ke 6 Raperda yang disetujui yaitu,  Raperda tentang perubahan atas Perda No 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak, Raperda tentang perubahan ketiga atas perda No 3 tahun 2012 tentang [KIRI]1486974807.jpg[/KIRI] retribusi jasa umum, Raperda tentang perubahan atas Perda No 3 tahun 2011 tentang pajak daerah , Raperda tentang perubahan keempat atas perda No 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Dan Raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi Sumsel tahun 2016-2035, dan raperda tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Juru Bicara Pansus I DPRD Sumsel, Solehan Ismail pada rapat paripurna, menyampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, Pansus I menambahkan dua Bab pada raperda tersebut yaitu bab IV dan Bab V terkait tunjangan khusus dan pendanaannya.

Pada Bab IV terkait tunjangan khusus, Pansus I menyarankan dalam menyelenggarakan penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah memberikan tunjangan kepada Satpol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

[KIRI]1486974643.jpg[/KIRI] “Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur,” ujar Solehan.

Pada Bab V mengenai pendanaan dikatakannya pendanaan penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, Penyelenggara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Provinsi Sumsel.

Sementara itu, Pansus II DPRD Sumsel yang membahas Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha melalui juru bicaranya, Meilinda menyarankan agar segera melakukan perbaikan jalan provinsi dan simpang menuju pelabuhan penyeberangan, perbaikan jalan setapak ke Water Treatment Plat (WTP) serta perbaikan fender dan perbaikan Selasar di area gedung pelabuhan.

Selanjutnya, Pansus III yang membahas Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meminta Pemprov Sumsel untuk melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan terkhusus para wajib pajak kendaraan bermotor dan para dealer yang ada di Sumsel.

[KIRI]1486974462.jpg[/KIRI] "Kami juga menyarankan Pemprov Sumsel meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap para pembayar pajak, diantaranya melalui Samsat Corner di mall-mall dan membuka jaringan pelayanan payment point di tempat-tempat strategis," kata Pansus III melalui juru bicaranya, Agus Sutikno.

Pansus IV DPRD Sumsel berharap setelah disahkannya Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumsel tahun 2016-2035, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumsel dalam menyusun rencana pembangunan insdustri kabupaten/kota.
[KANAN]1486975024.jpg[/KANAN]
Terakhir, Pansus V melalui juru bicaranya Ardhani Awam meminta setelah Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak ditetapkan sebagai Perda agar segera disosialisasikan kepada satuan kerja terkait dan masyarakat luas sehingga keberadaan Raperda ini benar-benar dirasakan manfaatnya bagi semua pihak.

"Pansus V juga berharap agar segera diterbitkan peraturan gubernur sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan Raperda ini," ungkap Ardhani

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengapreasiasi kinerja Lima Pansus DPRD Sumsel yang telah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap 6 raperda tersebut. [Adv]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00