Libas Semua Pungli di Palembang

Politik  RABU, 11 JANUARI 2017 , 20:59:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Libas Semua Pungli di Palembang

Satgas Saber Pungli Palembang/RMOLSumsel-rms

RMOL. Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kota Palembang berkaitan kuat dengan pelayanan publik. Untuk itu, ungkap Kepala Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, Satgas Saber Pungli menjadi harapan baru masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari Pemerintah.

"Satgas Saber Pungli ini adalah secerca harapan masyarakat. Tim Saber Pungli memiliki beban berat  dari harapan-harapan tersebut," jelasnya saat diwawancarai Rakyat Merdeka Online Sumsel, Rabu (11/1/17).

Wahyu menerangkan, saat ini yang menjadi sorotan di Palembang adalah persoalan parkir. Sebab secara nyata hampir seluruh petugas parkir mematok tarif retribusi tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) yang berlaku. Seperti halnya yang lagi heboh masalah parkir di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).

"Parkir ini menjadi masalah yang krusial. Ini menjadi tugas berat Tim Saber Pungli Palembang. Karena hampir semua tempat parkir melakukan pungli.  Sesuai perda, mestinya tarif parkir sepeda motor hanya Rp 1.000 dan Rp 2.000 untuk mobil, namun kenyataannya, tarif parkir di Palembang melebihi perda," ungkapnya.

Wahyu menerangkan bahwa pemberantasan pungli ini harus melibatkan masyarakat. Caranya,  masyarakat berperan aktif untuk melaporkan setiap temuan pungli.

"Seperti masalah tarif parkir, jika ada masyarakat yang dipinta melebihi tarif sesuai perda, laporkan. Karena jika melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah, itu adalah perbuatan kriminal," imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Inspektorat Palembang Yusmah Yuzar. Yang masuk kategori pungli adalah sepanjang ada upaya memberikan sesuatu tekait pelayanan publik di luar ketentuan yang ditetapkan.

Ia mencontohkan, ada pejabat yang meminta atau menawarkan jasa tidak sesuai ketentuan. Itu termasuk pungli. Ada kontraktor yang ingin mendapat sebuah proyek lalu memberikan sesuatu kepada pejabat. Itu juga termasuk pungli. Petugas parkir yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

"Jika memang ada yang seperti itu, kami siap menerima laporan dari masyarakat dan akan kami tindaklanjuti sesegera mungkin, dan apabila terbukti kami akan koordinasi dengan pihak berwenang untuk segera diproses sesuai ketentuan hukum," tandasnya.  [raden mohd solehin]

Komentar Pembaca
Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

KPK Berani Periksa Puan?

KPK Berani Periksa Puan?

JUM'AT, 23 FEBRUARI 2018 , 09:00:00

TGPF Novel Tergantung Jokowi

TGPF Novel Tergantung Jokowi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

Ishak Mekki Tinggalkan Rumah Dinas

RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 09:45:00

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

Hengkang dari PDIP, Irwansyah ke PKS

RABU, 10 JANUARI 2018 , 12:31:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00